SERANG – Terkait penanganan wabah virus corona atau Covid-19 di Provinsi Banten, sejauh ini dinilai baik oleh Komisi V DPRD Banten. Namun untuk langkah-langkah pencegahannya, masih dinilai belum maksimal.
Hal demikian diungkapkan oleh Koordinator Komisi V DPRD Banten, M. Nawa Said Dimyati, usai Rakor dengan mitra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Banten terkait, soal tindak lanjut kejadian luar biasa (KLB) Covid-19 di daerah Banten.
“Ini genting, (sejauh ini) penanganan baik, pencegahan belum,” sebut Nawa kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Sekretariat DPRD Banten, Curug, Kota Serang. Rabu, (18/3/2020).
Hal itu kata Nawa dianggap penting untuk memaksimalkan pencegahan penyebaran Covid-19 di Banten. Seharusnya lanjut Nawa, masyarakat pelru diberikan sosialisasi pemahaman virus corona oleh Pemprov dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banten, guna memberikan sugesti kepada publik supaya tidak panik terhadap wabah tersebut.
Selain itu, banyak hal yang meski disiapkan oleh Pemprov Banten untuk melakukan pencegahan Covid-19 serta mendukung KLB yang telah ditetapkan. Mulai dari sarana dan prasarana kesehatan, penambahan anggaran hingga penambahan ruang isolasi. Sehingga pergeseran anggaran diperlukan dalam situasi genting saat ini
“Bila perlu (pembangunan) sport center ditunda dulu,” cetus Nawa.
Pasalnya ungkap Nawa, ada beberapa kendala yang terungkap saat Rakor tersebut, diantaranya terkait dengan penanganan, kurangnya rumah sakit rujukan, alat perlindungan diri (APD), dan lain sebagainnya.
Ditambah, Komisi V meminta BPBD Banten segera memaksimalkan langkah-langkah pencegahan dalam rangka pelaksanaan dari mitigasi bencana. Sehingga sosialisasi pencegahan, penyediaan masker, penyemprotan area, pengukur suhu tubuh sangat diperlukan.
Senada dengan Nawa, Ketua Komisi V DPRD Banten, M. Nizar mengharapkan, pergeseran anggaran di program masing-masing OPD mitra Komisi V, bisa dilakukan untuk penanganan dan pencegahan penyebaran wabah corona di Banten.
“Saya pikir pergesaran bisa dilakukan sebelum perubahan, karena untuk menyelamatkan banyak orang” terang Nizar.
Dikatakan Nizar, program-program besar bisa ditunda terlebih dahulu untuk nantinya pembahasan di APBD perubahan. Sehingga, bisa digeserkan untuk kepentingan penanganan dan pencegahan virus corona.
Pihaknya mendorong BPBD Banten segera melakukan program untuk pencegahan. Jangan kemudian sekolah diliburkan, ASN kerja di rumah, namun langkah pencegahan selanjutnya tidak dilaksanakan. Seperti pemerintah provinsi meski memberikan intruksi pencegahan kepada para buruh-buruh yang ada di Banten.
“Buruh-buruh itukan tidak mungkin dipekerjakan di rumah, kalau dipekerjakan di rumah maka akan mengakibatkam ekonomi koleps, masyarakat kan butuh uang untuk kebutuhan ekonominya,” jelasnya
Lebih jauh Nizar memaparkan, pencegahan itu juga meski dilakukan di dalam pabrik.
“Misal seluruh pabrik harus dilakukan pemberian hand sanitizer, terus kemudian mewajibkan masker, terus pengecekan suhu. Kemudian juga misal, langkah-langkah dan tempat-tempat yang dianggap membuat keramaian, itu juga harus diantisipasi,” papar Nizar
Tempat-tempat yang bisa memunculkan orang-orang berkumpul, itu harus dilakukan. Jadi tidak hanya meliburkan sekolah, ASN kerja di rumah, nah nanti kalau itu terjadi penyebaran di tempat kerja, terus kemudian dia pulang ke rumah, anaknya tidak sekolah, tetep ajakan jadi kena,” tambahnya mengakhiri.
Diketahui, Rakor dalam rangka pembahasan mengenai tindak lanjut statu KLB atas wabah Virus corona (Covid -19) di Provinsi Banten, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset daerah ( BPKAD ) Provinsi Banten. (*/Qih)
