Komitmen Bebas Narkoba, BNN Dorong ASN Pemprov Banten Tes Urine
SERANG – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto mendorong pemerintah daerah, termasuk di Provinsi Banten, untuk melakukan tes urine terhadap seluruh aparatur sipil negara (ASN) sebagai bentuk komitmen menciptakan birokrasi bebas narkoba.
“Kalau bisa Pak Gubernur, semua ASN dites urine. Siap nggak kira-kira? Kita harus mulai dari diri sendiri. Ini bukti bahwa kita benar-benar bersih untuk bisa melayani masyarakat,” ujar Suyudi saat memberikan sambutan di Serang, Rabu (24/9/2025).
Ia menjelaskan, BNN sudah lebih dulu memberi contoh dengan mewajibkan seluruh pejabat dan pegawainya menjalani tes urine, mulai dari eselon I, II, hingga jajaran di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
“Kita mulai dari Kepala BNNP, semua eselon, sampai ke daerah. Tes urine dulu,” tegasnya.
Menurutnya, langkah ini mendesak dilakukan karena angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih mengkhawatirkan.
“Pada 2023, berdasarkan data BRIT, tercatat ada 3,3 juta pengguna narkotika. Itu baru angka resmi, yang tidak tercatat kemungkinan lebih besar,” ungkapnya.
Suyudi juga mengingatkan adanya ancaman narkoba jenis baru atau New Psychoactive Substances (NPS) yang terus berkembang.

Hingga kini, sudah teridentifikasi sekitar 130 jenis di Indonesia.
“Bandar bahkan sudah menyelundupkan narkoba ke dalam rokok elektrik. Dari 300 sampel yang diuji, 12 di antaranya positif mengandung narkotika,” jelasnya.
Ia menambahkan, peredaran narkotika tidak hanya bersumber dari dalam negeri, tetapi juga melalui jalur penyelundupan dari luar negeri.
“Narkotika masuk dari Aceh, Sumatera, hingga negara-negara kawasan Golden Triangle. Peredarannya begitu cepat,” katanya.
Karena itu, Suyudi menekankan pentingnya memperkuat pencegahan di seluruh lini, mulai dari keluarga, komunitas, hingga pemerintah daerah.
“Pencegahan harus diperkuat, dan dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga,” ujarnya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa perang melawan narkoba saat ini bukan lagi bersifat fisik, melainkan bentuk proxy war yang menyasar generasi muda.
“Kita harus pastikan generasi menuju 2045 benar-benar menjadi Indonesia Emas, bukan justru korban narkoba,” tutupnya.***


