JAKARTA – Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Joanes Joko telah menerima aduan soal kabar kisruhnya di Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), pada Rabu (8/2/2023). Pengaduan disampaikan oleh Komunitas Relawan Jokowi (KRJ) Banten.
Koordinator KRJ Banten, Ucu Nur Arief Jauhar mengatakan, ada 3 persoalan yang disampaikan KRJ Banten ke KSP.
Pertama kata dia, soal penetapan 5 Pergub tentang Struktural Organisasi dan Tata Kelola (SOTK), sementara Raperda SOTK-nya masih digodog di DPRD Banten.
Kedua, soal status hukum Plaksana tugas (Plt) yang diangkat per 2 Januari 2023 yang diduga Mal Administrasi. Ketiga, soal adanya diskresi dalam batang tubuh kelima Pergub tersebut.
“Itu pengaduan secara tertulis. Secara lisan lebih banyak. Mulai dari tidak validnya angka inflasi hingga tidak komunikatifnya PJ Gubernur Al Muktabar,” kata Ucu, dalam keterangan tertukisnya kepada wartawan.
Sementara itu, Joanes Joko menambahkan, bahwa pihaknya akan koordinasikan aduan KRJ Banten itu dengan bagian kepegawaian. (*/Faqih)
