SERANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Soedirman (KMS) 30 dan DPC GMNI Serang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Banten, Kota Serang, Kamis (17/2/2022).
Dalam aksinya mereka meminta agar DPRD Banten tak tinggal diam melihat situasi daerah yang dipenuhi dengan berbagai macam kasus korupsi.
Sebab, menurut mereka, DPRD Banten tak akan pernah lepas dari fungsinya, sebagai lembaga controling, budgeting, dan legislasi.
“Sehingga tidak ada alasan untuk DPRD tidak mengetahui segala problematika yang ada di Provinsi Banten,” ujar Koordinator Umum KMS 30, Jodi Fauzi.
Lebih jauh Jodi mengungkapkan, kasus korupsi bertubi-tubi muncul di lingkungan Pemprov Banten.
Semestinya kata dia, ini menjadi perhatian lebih bagi DPRD Banten.
“Karena dirasa WH-Andika (Gubernur dan Wakil Gubernur Banten) gagal dalam membangun komitmen pemberantasan korupsi di Provinsi Banten,” sebutnya.
Pihaknya membeberkan, bahwa banyak kasus korupsi yang menyelimuti Provinsi Banten.
“Hibah Ponpes Rp70,7 miliar, Pengadaan Samsat Rp4,5 miliar, Pengadaan Lahan SMA/SMK Rp12,6 miliar, Pengadaan Komputer UNBK Rp6 miliar, Pengadaan Masker Rp1,3 miliar, dana BPO Gubernur dan Wakil Gubernur Banten yang diduga merugikan uang negara sebesar Rp6 miliar,” ungkapnya.
Untuk itu, DPC GMNI Serang dan KMS 30 mendorong DPRD Provinsi Banten untuk menjalankan seluruh tugas pokok dan fungsinya secara baik, guna mengantisipasi agar tidak terjadi kasus-kasus korupsi ke depannya. (*/Faqih)
