Marak Tambang Ilegal Jadi Penyebab Banjir, Gubernur Banten Janji Evaluasi
SERANG – Gubernur Banten Andra Soni berjanji akan mengevaluasi penyebab banjir yang terjadi belakangan ini di Provinsi Banten.
Penyebab banjir termasuk maraknya tambang ilegal yang dituding oleh masyarakat sebagai salah satu biang kerok.
Andra mengungkapkan, Pemprov Banten tengah menyiapkan strategi komprehensif yang menyasar masalah banjir, mulai dari hulu hingga ke hilirnya.
Pertama, kata Andra, mulai dari memetakan dampak cuaca ekstrem terhadap titik-titik banjir. Pihaknya bakal mengevaluasi terkait curah hujan tinggi beberapa hari belakangan.
Langkah selanjutnya normalisasi sungai. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi aliran air yang selama ini terhambat oleh pendangkalan maupun sejumlah bangunan liar.
“Untuk mengembalikan fungsi sungai, seperti yang sudah dilakukan di beberapa titik seperti di Padarincang,” ujarnya, Senin, (5/1/2026).
Selain itu, pihaknya juga akan menindak aktivitas yang merusak lingkungan, termasuk tambang ilegal dan pemukiman di sekitaran bantaran sungai.

Kendati demikian, Andra mengungkapkan penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh, yang dilakukan oleh seluruh unsur pemerintahan.
“Penanganan banjir itu bicara hulu, tengah, dan hilir, harus komprehensif, dan ini saya lihat semangatnya sama dari kementerian, pemerintah daerah, pemerintah kabupaten dan kota,” tuturnya.
Sebelumnya, banjir kembali melanda Kawasan Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Cilegon, khususnya di wilayah Kecamatan Ciwandan.
Banjir yang melanda kawasan ini menuai desakan dari Idan Wildan Mahasiswa asal Ciwandan. Ia menegaskan bahwa sepanjang jalur PCI–Anyer, kondisi kiri dan kanan jalan didominasi oleh bekas galian tambang pasir dan batu, bahkan sebagian masih aktif beroperasi.
Provinsi Banten diketahui dilanda rentetan bencana hidrometeorologi berupa banjir, longsor di masa cuaca ekstrem, menjelang dan awal tahun 2026.
Berdasarkan data Pusdalops BPBD Banten hingga Minggu (4/1) pukul 12.08 WIB, tercatat 3.286 rumah warga terendam serta sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Banten, Luthfi Mujahidin mengatakan Kabupaten Pandeglang menjadi wilayah dengan frekuensi kejadian banjir tertinggi, sementara wilayah perkotaan seperti Serang dan Cilegon juga terkena terdampak yang signifikan.
“Kota Cilegon dilaporkan 14 kejadian banjir,” kata dia.***

