LEBAK – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Badan Koordinasi Banten menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Banten pada Jumat (4/10/2024).
Aksi tersebut menyoroti berbagai permasalahan yang sedang marak di Provinsi Banten, seperti tertulis dalam press release mereka dengan tajuk “Pemprov Banten Dzolim: Miras Dipelihara di Provinsi Iman dan Taqwa.”
Koordinator aksi, Diki Wahyudi, menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi Provinsi Banten di usianya yang ke-24.
“Banten masih menjadi ‘juara’ dalam kemiskinan, pengangguran, dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia,” ujar Diki dalam orasinya.
Diki juga menambahkan bahwa sejak pemisahan diri dari Provinsi Jawa Barat pada tahun 2000 melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten, tingkat kesejahteraan di Banten justru mengalami penurunan.
“Kebijakan-kebijakan strategis di daerah ini cenderung dibuat secara tidak bertanggung jawab, hanya untuk kepentingan politis,” tegasnya.
Lebih lanjut, Diki mengungkapkan kekecewaannya terhadap maraknya industri minuman keras beralkohol di Banten, yang dikenal sebagai “tanah para ulama” dan “negeri para santri.”
Menurutnya, keberadaan industri minuman keras tersebut telah mencederai nilai-nilai Islam di wilayah itu.
“Keberadaan pabrik-pabrik produsen minuman keras ini merusak generasi muda Banten,” tambahnya.
Sebagai bagian dari aksi ini, HMI MPO Badko Banten mengajukan beberapa tuntutan yang harus segera direalisasikan.
“Kami mendesak DPRD Provinsi Banten untuk membuat Peraturan Daerah yang melarang produksi minuman keras beralkohol di wilayah Banten. Selain itu, kami juga menuntut agar pihak-pihak yang memproduksi, menjual, atau mengedarkan minuman keras beralkohol diusir dari Banten,” pungkas Diki. ***
