SERANG – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, Tabrani memperbolehkan penyelenggaraan pelepasan dan perpisahan siswa kelas XII. Hanya saja kata dia ada catatan, di mana perpisahan siswa kelas XII tidak diperbolehkan dalam bentuk wisuda.
Hal itu merupakan tindaklanjut Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 14 Tahun 2023 terkait fenomena dan budaya kegiatan wisuda yang dilaksanakan pada satuan pendidikan SMA, SMK, dan SKh.
“Surat edaran saya bukan meniadakan acara pelepasan siswa kelas tiga. Yang tidak boleh itu wisuda. Yang wisuda itu kan jenjang akademiknya di perguruan tinggi,” ujar Tabrani kepada wartawan di gedung Pendopo Gubernur Banten, Kamis, (4/4/2024).
Dalam surat edaran yang dibuatnya pada Januari lalu itu disebutkan, satuan pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan SKh tak menjadikan kegiatan wisuda bagi siswa kelas XII sebagai kegiatan yang bersifat wajib.
Kegiatan akhir bagi siswa kelas XII hendaknya dimusyawarahkan kepada orangtua atau wali dengan pertimbangan komite sekolah.
Ia pun mempersilahkan apabila sekolah ingin mengadakan pelepasan siswa kelas XII sesuai dengan format sekolah masing-masing.
“Mau bentuknya pelepasan, mau bentuknya pensi (pentas seni) silahkan,” katanya.
Ia menerangkan, pelarangan wisuda itu bukan tanpa alasan. Untuk perhelatan sebuah wisuda diperlukan banyak biaya dan perlengkapan, seperti pakaian toga, medali, dan dilaksanakan secara seremonial. Ia khawatir hal itu akan memberatkan orangtua.
“Tapi kalau mau mengadakan acara pelepasan dengan menampilkan seni dan budaya. Gak ada masalah. Silahkan, selama tidak memberatkan wali murid,” kata Tabrani.
Sedangkan untuk penyelenggaraan wisuda membutuhkan banyak biaya, seperti sewa gedung dan sebagainya. Sehingga dikhawatirkan memberatkan orangtua.
“Boleh asal berdasarkan kesepakatan orangtua. Jangan sampai orangtua tidak sepakat, sekolah maksa, sehingga orangtua keberatan,” pungkasnya. (*/Faqih)
