TANGERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melakukan kerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). MoU tersebut dalam rangka mendukung percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pihaknya tengah mengupayakan percepatan pembangunan SPPG dengan berkoordinasi bersama seluruh kepala daerah.
“Dalam menindaklanjuti SE Mendagri terkait peran pemerintah daerah dalam penyediaan lahan untuk SPPG. Kami bersama-sama menandatangani MoU dengan BGN langsung bersama kepala BGN. Ditargetkan ada 24 SPPG yang akan dibangun menggunakan APBN di atas lahan yang disediakan oleh Pemda,” ujar Andra, kemarin.
Andra menyampaikan, pihaknya telah menawarkan sejumlah aset lahan kepada BGN untuk dapat dijadikan sebagai lokasi pembangunan SPPG.
“Termasuk kami sampaikan, memiliki 33 SMK Tata Boga dan itu juga bisa dimanfaatkan sebagai dapur untuk SPPG,” ujar Andra.
Ia menuturkan, nantinya aset lahan yang telah diusulkan akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pembangunan SPPG.
“Nanti lahan akan dilakukan verifikasi oleh BGN. Prinsipnya semua daerah telah menyampaikan kesanggupannya dan kita akan terus bekerjasama untuk mewujudkan itu,” pungkasnya.
Sementara, Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gubernur Banten serta seluruh kepala daerah kabupaten/ kota se-Provinsi Banten yang responsif dan proaktif mendukung Program Makan Bergizi Gratis.
“Di Banten ini termasuk yang besar. Target kami itu harus melayani 2,9 juta siswa belum termasuk ibu hamil dan menyusui. Sehingga dibutuhkan kurang lebih 1388 SPPG,” ujarnya.
Saat ini, kata Dadan, di wilayah Provinsi Banten baru terdapat 35 SPPG. Sehingga masih membutuhkan upaya kolaborasi yang lebih masif.
“Tapi, dengan semangat dari Pak Gubernur dan seluruh Walikota/ Bupati tadi yang dengan proaktif menyiapkan lahan dan juga mungkin nanti ada kontribusi-kontribusi koordinatif terkait dengan mitra-mitra. Saya kira Banten akan cepat memenuhi target,” jelasnya.
Dadan menyampaikan, pihaknya berharap hingga akhir tahun 2025 seluruh penerima manfaat program MBG dapat berjalan dengan baik dan lancar. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kalau saya lihat semua (Kepala Daerah se-Provinsi Banten, red) proaktif dan sangat mendukung. Saya optimis di Banten akan cepat terealisasi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, dalam rakor itu, para kepala daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten menyampaikan dan mengusulkan minimal tiga lokasi rencana pembangunan SPPG di masing-masing daerah.***