SERANG-Sebanyak 17 pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Banten dipecat. Diberhentikannya puluhan anggota tersebut bertujuan untuk penyegaran organisasi.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Kadin Banten Agus R. Wisas mengungkapkan, keputusan ini diambil berdasarkan hasil rapat pengurus harian pada Senin (17/11/2025).
“Kemarin itu kami menyelenggarakan rapat pengurus harian. Putusannya memberhentikan dengan hormat 17 pengurus yang tidak taat dan patuh terhadap aturan,” ujarnya di kantor Kadin Banten, Kamis (20/11/2025).
Agus membeberkan alasan dibalik diberhentikannya puluhan pengurus tersebut. Ia bilang, mereka tak memiliki kartu tanda anggota (KTA) Kadin.
“Kita berhentikan mereka yang tidak ber KTA, seluruh pengurus di Indonesia di berbagai kota wajib ber KTA, itu aturannya sesuai AD/ART, yang tidak ber-KTA sadar diri lah,” tegas Agus.
Agus menegaskan, keputusan pemberhentian ini tak memandang bulu, termasuk ada pengurus yang masih memiliki kaitan keluarganya.
“Yang 17 orang itu ada beberapa yang masih memiliki kaitan keluarga dengan saya, tentu saya memperlakukan sama, tetap kita berhentikan meski masih keluarga, karena gak punya KTA, kita berhentikan juga,” tegasnya lagi.
Dari beberapa pengurus yang diberhentikan, penyebab mereka tak lagi bernaung di Kadin Banten beragam. Agus menuturkan, ada yang karena kesehatan, sampai berprilaku mencoreng nama organisasi.
“Bahkan ada yang kita cabut KTA-nya itu berperilaku merugikan organisasi, misalnya datangnya ke pabrik-pabrik, berperilaku layaknya (oknum) LSM, preman,” terang Agus.
“Karena Kadin wadahnya para pengusaha, tentu citranya harus baik dan mulai dari kepemimpinan saya di sini sudah tegas terhadap aturan, tidak ada lagi namanya toleransi baik untuk kawan maupun saudara,” sambungnya.
Adapun untuk mengisi posisi yang kosong imbas pemberhentian anggota, Agus melakukan reposisi dari pengusaha yang memiliki citra baik dan bersih.
“Tentunya dasar pemberhentian sesuai AD/ART. Kita akan ganti, tambal sulam, saya sebutnya transisi perbaikan, kita hilangkan dulu penyakitnya,” ujarnya.
“Kemarin Kadin sempat terpukul atas kasus Cilegon, sehingga perlu diambil langkah-langkah tegas,kembali ke AD/ART, Kadin wadah pengusaha, bukan preman,” tutupnya.***