SERANG – Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia (PW PII) Provinsi Banten mengungkap potensi penyimpangan anggaran terkait pendidikan, mulai dari dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada sekolah swasta hingga anggaran intensif guru di sekolah di Provinsi Banten.
PII minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, dan Dinas Pendidikan (Dindik) Provinsi Banten untuk melakukan pengawasan yang tegas.
Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, berkomitmen untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp660,8 triliun atau 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.
Namun di Provinsi Banten, alokasi anggaran pendidikan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA 2023 mencapai 26,77 persen dari total belanja daerah, melebihi ketentuan minimal 20 persen.
Ironisnya, anggaran pendidikan yang besar ini tampaknya tidak sepenuhnya digunakan untuk memajukan pendidikan, melainkan menjadi potensi penyimpangan.
“Pendidikan kini telah menjadi ladang bisnis, Ini bukan sekadar tuduhan, tapi upaya antisipasi. BPK dan Dindik Provinsi Banten harus melakukan pengawasan yang serius terhadap penggunaan anggaran pendidikan,” ujar Nandi aktivis PII Banten, Selasa (12/3/2024).
Nandi menegaskan pentingnya pengawasan yang cermat terhadap anggaran pendidikan untuk memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan.
“Tanpa pemantauan yang ketat, anggaran pendidikan bisa menjadi sumber korupsi,” imbuhnya.
Ia berharap, demi pendidikan maju dan tidak ada potensi penyimpangan anggaran pendidikan di Banten BPK, Inspektorat, dan Dindik Banten untuk melakukan pengawasan secara serius.
“Demi kemajuan pendidikan di Banten, BPK, Inspektorat, dan Dindik Banten harus melakukan pengawasan yang serius. Observasi ke lapangan, pantau, dan pastikan anggaran negara digunakan dengan benar,” tandasnya. (*/Red)
