SERANG-Polemik dualisme kepengurusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) belum juga usai. Dua kubu ini masih kekeh mengaku sebagai ketua umum PBNU.
Keduanya ialah Yahya Cholil Staquf, yang merupakan petahana dan Zulfa Mustofa yang ditunjuk menjadi pelaksana tugas alias Plt. Ketua Umum PBNU.
Dua kubu ini saling klaim-mengklaim paling sah dan benar sesuai aturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU.
Tak bisa dipungkiri, situasi ini memicu kebingungan di kalangan warga Nahdliyin dan memunculkan kekhawatiran akan dampaknya bagi organisasi Islam di Indonesia itu.
Menanggapi polemik ini, A’wan PBNU KH Matin Syarkowi menyampaikan bahwa jika dibiarkan terus berlarut-larut, maka hanya akan memperlebar jurang perpecahan. Masalah ini, perlu disikapi dengan kebesaran jiwa dan kesadaran kolektif.
“Kalau sudah sama-sama mengklaim benar dan sesuai prosedur AD/ART serta peraturan yang berlaku di NU, maka Islah adalah jalan terbaik,” kata dia, Rabu, (17/12/2025).
Tawaran Islah atau rekonsiliasi, ungkapnya, sebenarnya sudah lama disampaikan para masyayikh NU.
Terlebih, islah merupakan salah satu ajaran Islam yang menekankan perdamaian dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan.
“Karena itu menolak islah sama artinya membuka pintu polemik yang tidak berkesudahan. Tawarannya adalah Islah. Bandingkan dengan konflik atau pertengkaran,” ujarnya.
Ia menjelaskan, baik Rais Aam maupun Ketua Umum Tanfidziyah PBNU yang sama-sama mengklaim bertindak sesuai prosedur, seharusnya bersedia membuka diri untuk diuji secara objektif.
Rais Aam yang menuding pelanggaran berat kepada kubu Gus Yahya, maka pelanggaran itu harus dibuktikan melalui mekanisme yang jelas dan adil.
“Pelanggaran itu harus diuji. Apa yang dilanggar, dan apakah benar masuk kategori pelanggaran berat,” ujar dia.
Dalam pandangannya, para pimpinan PBNU, baik Rais Aam maupun Ketua Umum, semestinya mengedepankan kemaslahatan organisasi dan jamaah di bawah dengan menjadikan Islah sebagai prioritas utama.
“Kalau islah tidak diterima, berarti dugaan itu justru diperkuat. Dari situ muncul pemakzulan dan pengangkatan pejabat sementara, akhirnya timbul dualisme,” ujarnya.
Kondisi saat ini, kata dia, justru menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi mengenai saling klaim prosedur yang benar, melainkan kegagalan dalam mengindahkan prinsip Islah.
Ia berharap, kedua kubu baik Rais Aam maupun Ketua Umum PBNU sadar, jika tidak sadar semua, maka mundur saja dan serahkan kepemimpinan kepada orang-orang yang khidmah.
“Ya mundur saja. Serahkan kepada orang-orang yang benar-benar khidmah dan tidak membawa kepentingan,” ujarnya.
Apabila Islah diterima, maka kemungkinan akan digelar Muktamar Luar Biasa (MLB) sebagai bentuk opsi penyelesaian dari polemik ini.
“Karena islah tidak diterima, maka kedua kelompok ini bisa dianggap tidak mengindahkan islah,” katanya.
Saat ditanya mengenai mediator yang pasa untuk mendamaikan kedua kubu, KH Matin menyebut hal tersebut ialah hati nurani masing-masing pihak.
“Mau bicara benar pun ditafsirkan salah, karena ada nafsu. Nafsu ribut,” tukasnya.***
