SERANG – Badan Statistik Provinsi (BPS) Provinsi Banten mencatat, penduduk miskin di Banten pada Maret 2022 sebanyak 814,02 ribu orang atau sekitar 6,16 persen.
Presentase kemiskinan di Banten tersebut masih dinilai tinggi kendati mengalami penurunan dari priode sebelumnya.
“Sedikit membaik/turun dibanding dibandingkan tahun lalu dan juga berada dibawah level rata-rata nasional, namun kalau merujuk target RKPD 2022 angka kemeskinan mestinya berada dilevel 5.4 %,” kata Ketua Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa saat dikonfirmasi pada Selasa, 25 Juli 2022.
Untuk itu kata dia, Pemprov Banten harus terus bekerja keras guna melaksanan program tepat sasaran dalam menurunkan angka kemiskinan sesuai dengan target RKPD 2022.
Setidaknya dalam menyikapi angka kemiskinan tersebut, Politisi PDI Perjuangan ini menawarkan lima langkah strategis yang harus dilakukan.
1. Meningkatkan Investasi
Pihaknya mendorong agar meningkatnya investasi di sektor industri padat karya dan semakin meningkat kondusifitas dunia usaha di Provinsi Banten.
“Supaya lapangan pekerjaan semakin terbuka karena Angka Pengangguran tergolong tinggi di level 8.53%. Menurunnya angka pengangguran akan menurunkan angka kemisikinan,” ujar Yeremia.
2. Pemberdayaan Sektor UMKM
Meningkatkan pemberdayaan sektor UMKM diperlukan guna ekonomi yang dikelola oleh masyarakat kecil semakin meningkat pertumbuhannya.
3. Menjaga Inflasi
Yeremia menyebut, menjaga Inflasi dalam batas yang wajar perlu diupayakan, agar harga-harga kebutuhan pokok masyarakat tidak melonjak dan daya beli masyakakat semakin terjaga.
“Warga yang diambang batas garis kemiskinan tidak semakin parah menjadi miskin atau berada dibawah garis kemiskinan. Pemerintah daerah harus bekerja keras menekan angka inflasi,” tegasnya.
4. Bantuan Sosial
Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus terus melakukan intervensi sosial, dalam hal ini kata dia, adalah bantuan sosial untuk masyarakat yang tidak mampu.
“Supaya mereka bisa kembali berdaya secara ekonomi,” ucapnya.
5. Pembangunan Pro Rakyat
Program pembangunan melalui APBD Provinsi Banten dan kabupaten/kota di Provinsi Banten diminta agar betul-betul pro kepada masyarakat.
“Melalui semakin banyaknya program kerakyatan dan tidak terjebak dengan program rutinitas serta ego sektoral harus dikurangi dan dihilangkan, semua fokus bekerja sama untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (*/Faqih)
