Program Sekolah Gratis Belum Dibayar, Anggota DPRD Banten Minta Pemprov Mulai Cairkan Pekan Depan

SERANG – Pembayaran program sekolah gratis yang telah berjalan selama tiga bulan diketahui belum sepenuhnya direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

Belum dibayarnya program ini, karena keterbatasan fiskal daerah yang membuat pemerintah harus mengatur kembali manajemen pengeluaran anggaran.

Anggota Komisi V DPRD Banten, Yeremia Mendrofa, mengatakan pihaknya telah berkomunikasi langsung dengan Sekretaris Daerah (Sekda) terkait keterlambatan pembayaran program ini.

Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen untuk segera merealisasikan pembayaran tahap awal agar tidak mengganggu operasional sekolah yang menjalankan program tersebut, terutama bagi sekolah swasta.

“Betul memang pembiayaan sekolah gratis tiga bulan yang berjalan ini masih belum dibayarkan, karena kondisi fiskal masih sangat ketat sekali,” ujarnya, Kamis, (12/3/2026).

Dari hasil komunikasi tersebut, Politikus PDI-P menjelaskan, Pemprov menargetkan pembayaran tahap pertama dapat dilakukan pada awal pekan depan.

“Mudah-mudahan nanti hari Senin, setidaknya mulai dibayarkan satu bulan dulu, kemudian berikutnya nanti bulan kedua dan bulan ketiga,” ujarnya.

Keterlambatan pembayaran tersebut, kata dia, bukan berarti dana tidak tersedia, melainkan berkaitan dengan pengaturan pengeluaran yang harus dilakukan pemerintah daerah agar seluruh kebutuhan pembiayaan dapat berjalan berimbang.

“Beliau tadi mengatakan bahwa ada manajemen pengeluaran yang harus dilakukan oleh Pemprov Banten. Diharapkan tidak akan lama,” jelasnya.

Ia mengaku telah meminta agar Pemprov Banten melakukan pembayaran tahap awal dapat direalisasikan pada awal minggu depan sebagai bentuk kepastian bagi sekolah yang selama ini menjalankan program tersebut.

“Saya minta tadi supaya setidaknya harus ada pembayaran di awal minggu depan kepada sekolah,” ujarnya.

Agar tak berulang, Yeremia berencana membahas kembali mekanisme pembayaran program tersebut setelah masa libur Lebaran.

“Kita akan diskusikan kembali supaya ke depan pembayarannya bisa dilakukan per bulan,” kata Yeremia.

Ia berharap persoalan pembayaran tersebut segera diselesaikan agar tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah.

“Sehingga anak-anak bisa tenang belajar, orang tua juga tenang menyekolahkan anaknya,” ujarnya.***