CILEGON — Kementerian Sosial (Kemensos) sudah memulai meluncurkan program Sekolah Rakyat untuk keluarga tidak mampu sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang berkualitas.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, gagasan ini berasal dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan ekstrem.
“Idenya Presiden Prabowo adalah memutus mata rantai kemiskinan lewat pendidikan yang berkualitas bagi keluarga miskin ekstrem,” kata Saifullah Yusuf saat meninjau lokasi program di Desa Talaga, Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten, Jumat (23/5/2025).
Menurutnya, banyak anak dari keluarga miskin tidak dapat melanjutkan pendidikan karena berbagai kendala.
Untuk itu, Presiden menginisiasi Sekolah Rakyat yang menyediakan fasilitas pendidikan lengkap, termasuk asrama, bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
“Pak Presiden menginginkan adanya sekolah berasrama bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu agar mereka bisa belajar dalam lingkungan yang mendukung dan berkualitas,” ujarnya.
Ia menegaskan seluruh biaya pendidikan akan ditanggung negara. Lulusan sekolah ini diharapkan menjadi agen perubahan di masyarakat.
“Presiden ingin memuliakan keluarga tidak mampu melalui pendidikan yang unggul dan fasilitas terbaik. Diharapkan, lulusan sekolah ini bisa menjadi agen perubahan,” katanya.
Tahun ini, Kemensos akan memulai program di 65 titik dengan memanfaatkan gedung-gedung yang telah ada sebagai lokasi sementara.
Tahun depan, jika pembangunan gedung baru selesai, maka seluruh aktivitas belajar akan dipindahkan ke lokasi permanen.
“Sesuai arahan Presiden, sekolah ini akan mencakup tiga jenjang pendidikan: SD, SMP, dan SMA. Setiap lokasi akan menampung lebih dari 1.000 siswa,” jelas Saifullah.
Ke depan, ditargetkan setiap kabupaten/kota memiliki satu sekolah, ditambah dengan sekolah yang dikelola oleh pemerintah provinsi.
Saat ini, Kemensos juga telah memulai rintisan pembelajaran di 100 titik, di mana lebih dari 50 persen berada di Pulau Jawa.
“Untuk wilayah Banten, saat ini sedang dalam tahap konsolidasi lahan dan koordinasi rintisan pembangunan,” pungkasnya.(*/Nandi)
