SERANG – Fraksi Partai Golkar DPRD Banten menyinggung Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) saat rapat paripurna. Hal itu bermula saat WH tak datang secara langsung untuk mengikuti rapat. Meski begitu WH mengikuti rapat melalui video conference.
Diketahui DPRD Banten menggelar dua sekaligus agenda rapat paripurna, yakni penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) atas laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2019 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2019, yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Banten, Curug, Kota Serang. Kamis, (30/4/2020).
Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Banten, Muhsinin saat interupsi mengatakan, bahwa dua agenda rapat paripurna yang dijadwalkan Kamis (30/4/2020) sangatlah penting. Namun kata Muhsinin WH tak datang langsung di tengah-tengah paripurna bersama DPRD.
“Menurut saya momen ini sangat penting dihadiri oleh seorang Gubernur sebagai orang no 1, apalagi keterangan Pimpinan Rapat alasan ketidakhadiran WH secara fisik tidak tepat yaitu karena ada Musrenbangnas, ko kenapa orangnya interaktif, alasan kedua saya interupsi supaya lembaga DPRD ini ada wibawa jangan dilecehkan, karena beberapa bulan yang lalu juga saya catat WH tidak hadir berturut-turu 3 kali,” ujar Muhsinin saat dikonfirmasi.
Sementara itu, Ketua Pansus LKPJ Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2019, Fitron Nur Ikhsan menerangkan, bahwa Corona virus bukanlah masalah satu-satunya. Corona hanyalah satu dari masalah yang lain yang tengah dihadapi, dan banyak gaya pemimpin di daerah dalam upaya menangani persoalan tersebut.
“Itu soal pilihan, siapa aja boleh milih mau dengan gaya apa dia memimpin. Jadi kita ga bisa maksain pemimpin kita mau pilih gaya yang mana,” katanya.
Diungkapkan Fitron, tipikal pemimpin tidaklah semuanya sama. Ada yang memilih untuk ke luar rumah, untuk memantau langsung kebijakan di daerahnya, serta memastikan kebijakannya berjalan efektif. Kemudian menemui pemangku kebijakan lain, berdiskusi, ngecek lapangan, dan sibuk mencari solusi.
Meski begitu, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Banten ini menuturkan, bahwa ada juga pemimpin yang tetap di rumah, dan seolah semua berjalan baik-baik saja, dengan melakukan pergeseran anggaran tanpa memastikan semua berlangsung dengan aman.
“Ia begitu takut terpapar virus jahat ini sehingga ia enggan bertemu orang lain, enggan acara penting, kalau bisa dari rumah mengapa harus keluar. Sementara di luar sana, kebijakan acak-acakan kepanikan diurus hanya dari dalam rumah,” tuturnya
Diketahui, dalam undangan yang beredar, Gubernur Banten, Pimpinan DPRD Banten beserta Ketua dan pimpinan Fraksi DPRD Banten diharap hadir 30 menit sebelum rapat dimulai.
Namun, dalam rapat itu, WH hanya menyampaikan, bahwa rekomendasi DPRD yang disampaikan atas LKPJ Gubernur Banten akhir tahun anggaran 2019 cukup komprehensif, dan dijadikan sebagai catatan untuk ditindaklanjuti. (*/JL)
