SERANG – Banten Bersih bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) tiap tahunya kerap kali melakukan riset tren penindakan kasus korupsi di Banten sejak 2018, 2019, 2020. Riset tersebut dibuat untuk memantau kinerja penegak hukum dalam menangani kasus korupsi. Baik itu yang dilakukan Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK.
Untuk tahun 2021, Banten Bersih melakukan pemantauan atas tren penindakan kasus korupsi mulai dari bulan Januari hingga April 2021. Hal ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui proses penegakkan hukum terkait kasus-kasus korupsi di Banten.
Koordinator Banten Bersih Deny Surya Permana mengatakan, riset tersebut bisa mendorong adanya transparansi dan akuntabilitas data penanganan kasus korupsi pada institusi penegak hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan dan KPK.
Hasil temuan Banten Bersih kata dia, tren penindakan pada Januari-April 2021 ditemukan jumlah kasus penindakan sebanyak 4 kasus dengan tersangka 7 orang. Potensi kerugian dari kasus yang ditangani sebanyak 4 kasus itu sebanyak Rp4,0 miliar.
Empat kasus yang disidik adalah proyek cleaning service RS Sintanala Kota Tangerang, korupsi BOS UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Angsana Pandeglang, korupsi dana hibah pondok pesantren dan terakhir dugaan korupsi pengadaan lahan UPT Samsat Malingping, Lebak.
Korupsi yang terjadi dari empat kasus itu ada di sektor kesehatan, pendidikan, keagamaan dan pertanahan. Modus yang muncul yaitu proyek atau kegiatan fiktif, penyalahgunaan anggaran, pemotongan anggaran dan mark up.
Berdasarkan latar belakang tersangka, ditemukan latar belakang 3 orang ASN, 3 orang swasta dan 1 pegawai honorer. Sedangkan jumlah 4 kasus yang ditangani semuanya dilakukan oleh Kejaksaan. Kepolisian dan KPK pada periode Januari-April masih nihil.
Karena riset penindakan korupsi di Banten oleh Banten Bersih telah dilakukan dari 2018, riset ini juga memotren kinerja penegakan hukum. Pada 2018, Kepolisian melakukan penindakan 4 kasus, 2019 0 kasus, 2020 2 kasus dan periode 2021 Januari-April sebanyak 0 kasus.
Kejaksaan pada 2018 1 kasus, 2019 8 kasus, 2020 4 kasus dan periode 2021 Januari-April sebanyak 4 kasus. Kemudian KPK, pada 2018 hanya menangani satu kasus. Sedangkan sejak 2019 hingga 2021 masih kosong.
Banten Bersih juga melakukan perbandingan dengan jumlah anggaran yang diterima oleh aparat penegak hukum. Pada 2020, Polda Banten dan jajaran menerima anggaran untuk penanganan kasus korupsi sebanyak Rp3,6 miliar.
Sedangkan kasus yang disidik berjumlah 2 kasus. Padahal di tahun itu, target kasus yang ditangani adalah 20 kasus.
Sedangkan, pada 2021 target kasus yang ditangani adalah 21 dengan nilai anggaran Rp3,7 miliar. Namun, hingga April belum ada kasus yang masuk kategori penyidikan.
“Kita menggunakan DIPA 2021, ini anggaran kepolisian dalam satu tahun anggaran 2021, kepolisian memiliki target menangani 21 kasus,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (29/4/2021).
Sementara, Kejaksaan pada 2020 memiliki target 8 kasus dengan anggaran Rp 1,4 miliar. Kasus yang disidik sebanyak 4 kasus pada waktu itu. Dan pada 2021, Kejaksan memiliki target 8 kasus dengan anggaran Rp1,5 miliar namun di bulan April penanganan kasusnya sudah 4 perkara yang naik pada penyidikan.
Menanggapi riset Banten Bersih, akademisi Untirta Rizky Godjali mengatakan bahwa ada tren melandai dan stagnan dari tahun 2018 dalam upaya pemberantasan korupsi oleh penegak hukum.
Padahal kata dia, dengan potensi anggaran negara baik dari pemerintah pusat dan daerah, tren penindakan oleh penegak hukum dinilai masih minim.
“Ini masih sangat kecil belum optimal sekali apa yang ditunjukan aparat penegak hukum di Banten terkait penindakan kasus korupsi. Mengapa? Ini perlu dikonfirmai ke APH terkait ini, mengapa membuat target sedikit. Kinerja rendah ini apakah dipengaruhi beberapa faktor, apakah APH itu dalam menanganai kasus tidak hanya soal korupsi?,” ujarnya.
Ia mempertanyakan, kenapa penindakan kasus korupsi di Banten tidak optimal.
“Apakah dari penindakan korupsi yang dikerjakan kejaksaan dan kepolisian dari investigasi murni atau laporan. Ini menarik seberapa konsern APH membuat investigasi murni bukan hanya dari laporan masyarakat dan lembaga lainnya,” tutupnya. (*/Faqih).
