SERANG – Direktur Eksekutif Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada memberikan tiga catatan untuk Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
Catatan ini diungkapkannya bertepatan Al Muktabar menjabat Pj Gubernur Banten selama tiga bulan.
Berikut tiga catatan Uday untuk Pj Gubernur Banten yang disampaikan kepada wartawan, pada Jumat, 12 Agustus 2022.
1. Reformasi Birokrasi Belum Terarah
Menurut Uday, reformasi birokrasi itu bukan hanya sebatas perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Melainkan kata dia, harus bisa melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat yang buruk.
“Karena kalau merampingkan OPD itu artinya akan semakin gaduh. Bukan solusi!,” katanya.
Lebih baik mata dia, memberikan reward atau penghargaan kepada Pegawai ASN yang akan pensiun, dengan menempatkan di jabatan yang strategis, seperti bertugas di lingkungan Bapenda Banten.
“Tentu pegawai yang tidak bermasalah. Karena selama ini rotasi mutasi di Banten berbau transaksional dan balas budi, bukan kompetensi yang diudahulukan,” sebutnya.
2. Koordinasi antar OPD Belum Terbangun
Koordinator Presidium Koalisi Masyarakat Sipil Banten ini juga menyebut, tak hanya soal birokrasi, catatan penting lainnya juga nampak ketika Pj Gubernur Banten belum bisa membangun koordinasi baik dengan antar OPD.
“Seharusnya Pj Gubernur melakukan komunikasi yang baik dengan seluruh OPD. Paling tidak ada orang yang dipercaya yang bisa diajak untuk bertukar pikiran, perihal kebijakan apa yang akan dikeluarkan,” terangnya.
“Tugas dia menjaga stabilitas Pemprov Banten sebelum Pilkada 2024 digelar,” imbuh Uday.
3. PPDB 2022 Menyisakan Masalah
Catatan selanjutnya adalah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Banten 2022.
Dikatakannya, Pj Gubernur Banten belum bisa mengurai persoalan PPDB Banten yang kerap kali muncul.
“Isu jual beli kursi semakin menggila usai pengelolaan PPDB diserahkan kepada masing-masing sekolah,” sebutnya.
Uday menambahkan, masih banyak catatan lain untuk Pj Gubernur Banten.
“Mestinya fokus kepada tiga hal pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, yakni pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan kualitas pendidikan,” terangnya. (*/Faqih)
