SERANG – Salah satu aktivis Provinsi Banten Kiki Baehaki mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Provinsi Banten atas kegagalan dalam menciptakan solusi bagi masyarakat terutama yang mengalami kesulitan ekonomi.
Kiki mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten melalui OPD terkait tidak mampu memberikan jalan bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan.
“Kita lihat, menurut hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Agustus 2023, Provinsi Banten mencatatkan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia,” kata Baehaki saat diwawancarai pada Senin (13/11/2023).
Data BPS menunjukkan, bahwa dari total angkatan kerja sebesar 5,97 juta orang di Provinsi Banten, sekitar 5,52 juta orang masuk dalam kategori bekerja, sementara sisanya, mencapai 7,52 persen, termasuk dalam kategori pengangguran terbuka.
1. Banten (7,97%)
2. Jawa Barat (7,89%)
3. Kepulauan Riau (7,61%)
4. DKI Jakarta (7,57%)
5. Kalimantan Timur (6,37%)
6. Sulawesi Utara (6,19%)
7. Maluku (6,08%)
8. Sumatera Barat (5,90%)
9. Aceh (5,75%)
10. Papua Barat (5,53%)
Provinsi dengan TPT terendah, antara lain:
1. Sulawesi Barat (3,04%)
2. Gorontalo (3,07%)
3. Nusa Tenggara Timur (3,10%)
4. Bengkulu (3,21%)
5. Papua (3,49%)
6. Sulawesi Tengah (3,49%)
7. D.I Yogyakarta (3,58%)
8. Sulawesi Tenggara (3,66%)
9. Nusa Tenggara Barat (3,73%)
10. Bali (3,73%)
Tingginya tingkat pengangguran terbuka ini menjadi perhatian serius, dari berbagai pihak kalangan.
“Provinsi Banten miris memiliki Dinas Ketenagakerjaan yang sepertinya tidak menjadi solusi bagi warga yang belum mendapatkan pekerjaan. Dari tahun ke tahun, angka pengangguran terus meningkat, dan kini Provinsi Banten berada di peringkat pertama dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi di Indonesia,” ujar Kiki Baehaki.
Ia juga mengkritik upaya yang telah dilakukan oleh Disnaker Provinsi Banten, seperti pelaksanaan pelatihan kerja. Menurutnya, meskipun telah diadakan berbagai pelatihan, tingkat pengangguran di Provinsi Banten tetap meningkat, dan anggaran yang telah dikeluarkan untuk pelatihan tersebut tampaknya belum memberikan hasil yang diharapkan.
“Beberapa kali mengadakan agenda pelatihan apa dampak bagi generasi muda yang ikut pelatihan kerja yang pada kenyataanya pengangguran di Banten masih saja meningkat, anggaran di habiskan bukan untuk menjadi jawaban bagi yang nganggur di Banten ini,” tambahnya.
Kiki Baehaki mengingatkan perlunya evaluasi serius terhadap kinerja Disnaker Provinsi Banten. Ia berpendapat bahwa Disnaker seharusnya mampu menyediakan tenaga kerja yang berkualitas, menciptakan peluang kerja, dan mengoptimalkan penempatan tenaga kerja sesuai dengan tujuan mereka.
“Sepertinya perlu ada evaluasi dari pihak yang berwenang, termasuk Pemerintah Provinsi Banten, untuk memastikan bahwa kinerja Disnaker sesuai dengan tujuannya,” tutupnya. (*/Hery)
