Trans Banten Bikin Pendapatan Seret, Supir Angkot Geruduk KP3B
SERANG– Para driver yang tergabung dalam Komunitas Angkot Palima Cinangka (PALKA) menggeruduk KP3B, Kota Serang, Rabu (15/10/2025).
Kedatangan mereka sebagai bentuk solidaritas, mengadukan nasibnya imbas adanya Trans Banten yang dinilai merugikan para pekerja di sektor transportasi.
Korlap aksi, Geri Wijaya mengungkapkan, Program Trans Banten beroperasi tanpa kajian akademis yang matang.
Ia menyebut, Pemprov Banten belum memiliki basis data dan riset yang komprehensif terkait tata kelola transportasi, kepadatan kendaraan, serta dampak sosial ekonominya.
“Pemerintah tidak boleh hanya melihat efisiensi tanpa mempertimbangkan keadilan sosial. Program Trans Banten seharusnya dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan penurunan pendapatan bagi para supir angkot dan ojek pangkalan,” kata dia.
Dalam aksi tersebut, massa juga menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemprov Banten, yakni pembatalan penyediaan Bus Trans Banten untuk pelajar dan ASN sebelum dilakukan kajian menyeluruh.
Lalu melakukan bedah kajian akademis terhadap sistem transportasi Kota Serang. Selanjutnya pemberian insentif bulanan bagi para supir angkot Kota Serang yang terdampak.
Massa aksi sempat ditemui langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banten, Tri Nurtopo.
Dalam pertemuan tersebut, Tri menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti tuntutan para peserta aksi.
Dinas Perhubungan Banten, katanya, akan melakukan evaluasi terhadap operasional Trans Banten, termasuk penyesuaian jam operasional dan jalur trayek agar tidak berbenturan dengan rute angkutan umum konvensional.
Kemudian Dinas Perhubungan akan memfasilitasi audiensi resmi antara perwakilan sopir dan aktivis mahasiswa dengan Gubernur Banten, membahas langkah kebijakan yang lebih berkeadilan bagi seluruh pelaku transportasi pada tanggal 27 Oktober 2025.
Aksi berlangsung secara tertib dan kondusif dengan pengawalan aparat keamanan.
Para supir angkot PALKA menyatakan bahwa langkah ini bukan bentuk penolakan terhadap kemajuan transportasi, melainkan dorongan agar setiap kebijakan publik tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat kecil, terutama para pekerja transportasi di Kota Serang dan sekitarnya.***


