SERANG – Anggota Komisi V Bidang Kesejahteraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Umar Bin Barmawi menegaskan bahwa tingginya angka pengangguran di Banten bukan untuk menjadi bahan perdebatan.
“Tingginya angka pengangguran di Banten harus teridentifikasi daftar isian masalah (DIM) di masing-masing Kabupaten/kota. Dan ini tugas pemerintah daerah khususnya Pemerintah Provinsi Banten,” tegas Umar kepada Fakta Banten melalui pesan WhatsApp. Sabtu, (9/11/2019).
Maka kata Umar, diperlukan konsolidasi yang terarah untuk mewujudkan perbaikan daerah dalam menurunkan angka pengangguran.
“Karena dengan identifikasi masalah Pemerintah Kabupaten/kota dan Pemprov Banten akan tahu dimana letak kelemahannya. Jika kelemahannya pada kebijakan dalam proses rekruitmen, maka Pemprov harus didorong untuk buat regulasi,” katanya.
“Jika kelemahannya karena skill maka Pemprov harus memperbanyak jumlah Balai Latihan Kerja sesuai dengan kebutuhan industri di daerah tersebut,” tambah Umar.
Menurutnya, Pemprov Banten harus berani bekerjasama dengan pihak industri, karena jumlah industri yang ada di Banten begitu banyak, yakni hampir 16 ribuan.
“Dan juga memberikan prioritas terhadap siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) jika lulus dari dunia pendidikan,” terang Umar.
Umar yang juga merupakan Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Banten meminta pemerintah daerah harus berani mengambil terobosan dengan menggunakan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD).
“Hal itu untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Karena APBD merupakan instrument strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan di Provinsi Banten,” tandasnya. (*/Qih)
