SERANG – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengingatkan kembali seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk menjaga netralitas dan dapat menahan diri dari keterlibatannya dalam politik praktis khususnya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Peringatan tersebut disampaikan Wagub mengingat beratnya sanksi yang akan diterima ASN ketika terbukti melanggar regulasi yang melarang ASN untuk terlibat politik praktis.
Demikian disampaikan Wagub saat memimpin apel gabungan ASN di lingkungan Pemprov Banten bertempat di lapangan Setda Provinsi Banten, Senin (1/4/2019). Wagub menegaskan bahwa sanksi yang akan diterima ASN ketika terbukti terlibat dalam politik praktis tidak main-main, sehingga diharapkan para ASN dapat menahan diri untuk tidak terlibat dan hanya menyalurkan hak politiknya pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
“Nanti haknya disalurkan di bilik suara saja, untuk dapat menjaga hal yang tidak diinginkan. Karena undang-undangnya jelas, peraturan jelas, surat edaran menteri, surat edaran gubernur nya juga jelas. Jangan sampai merugikan diri sendiri. Saya karunya sama bapak ibu semua kalau itu sampai terjadi,” ungkap Wagub.
Wagub mengatakan, persoalan netralitas ASN memang seringkali dikemukakan baik oleh media massa atau struktur komunitas lain menjelang pemilihan. Meskipun Wagub mempercayai bahwa seluruh ASN memiliki hak politik dan bebas menentukan pilihannya, namun hal itu hanya dapat dilakukan dalam waktu dan tempat yang tepat dan dibenarkan oleh undang-undang.
Advert
“Pimpinan sudah mengingatkan, sudah memberitahu, sudah menginformasikan, jadi apapun resiko yang akan ditanggung bapak ibu ketika melanggar, ya ditannggung oleh diri sendiri. Makanya agar tidak terjadi, jangan sampai menabrak aturan itu sendiri,” tegasnya.
Jelang penerimaan siswa baru untuk SMA/SMK, Wagub juga mengingatkan agar seluruh OPD terkait khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dapat mempersiapkan secara matang segala sesuatunya agar dapat berjalan baik dan tidak mengulangi kesalahan selama dua tahun sebelumnya.
“PPDB harus jadi priorotas, jangan seperti 2 tahun ke belakang, carut marut dengan permasalahan yang ada. Ini jadi salah satu yang harus diperhatikan, jangan sekarang bilang siap, tapi pada pelaksanaan kacau balau. Masa tahun ketiga begitu lagi,”tutur Wagub.
Oleh karenanya, kata Wagub, harus ada tanggung jawab sebagai abdi negara dalam setiap pelaksanaan tugas. Kekompakan seluruh elemen OPD baik pejabat maupun staf harus terus menerus diperkuat. Terlebih, bulan April sudah memasuki twirulan kedua untuk pelaksanaan program aplikasi kebijakan Pemprov Banten. Dari hasil pantauan dan evaluasi Wagub, masih banyak hal dan bidang yang perlu dikejar agar lebih maksimal. Baik program prioritas, program dari Gubernur dan Wagub, program infrastruktur yang menjadi faktor prioritas agar dapat dimaksimalkan.
“Alhamdulillah, untuk revitalisasi Banten Lama tahap pertama dapat diselesaikan dengan baik. Fase revitalisasi tahap kedua saya harap proses nya dapat dilaksakanan dengan sebaik-baiknya,” kata Wagub.
Untuk mencapai hasil kerja maksimal, oleh karenanya Wagub meminta seluruh ASN untuk fokus pada pekerjaan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab masing-masing dan tidak banyak bergosip. Karena, tupokasi dan tanggung jawab yang telah diberikan merupakan amanah yang harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada pimpinan, melainkan juga kepada masyarakat. Namun, Wagub juga berharap para ASN dapat bekerja atas dasar kesadarannya sendiri, tidak dalam tekanan atau paksaan. Sehingga hasil yang didapat akan membawa dampak positif bagi semua.
“Dalam konteks kebijakan, apabila ada kekurangan yang dirasakan masyarakat berarti kekurangan kita semua. Karena saya dan Pak Gubernur itu satu paket. Fokus kerja, jangan ada lagi tukang gosip, tukang kompor, jangan suka menilai orang sebelum diri sendiri sudah baik,” tutup Wagub. (*/Red)
