SERANG – Selain menyoroti diskriminasi terhadap wartawan, peringatan HPN 2025 di Banten juga menjadi ajang konsolidasi jurnalis dalam mengawal transparansi anggaran publik.
Mereka menyerukan pentingnya pers dalam membongkar penyalahgunaan dana negara yang selama ini tidak dikelola secara transparan.
Dalam aksi bentang poster di depan gedung Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) yang dihadiri ratusan jurnalis, muncul berbagai kekhawatiran terkait praktik korupsi yang melibatkan dana publik.
“Kami tidak hanya bertugas melaporkan berita, tetapi juga mengawasi penggunaan anggaran negara,” kata Teguh Akbar Idham, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Banten kepada Fakta Banten, Rabu (19/2/2025).
” Jika ada perampokan uang rakyat melalui kebijakan yang tidak transparan, pers harus berani membongkarnya,” sambungnya.
Para jurnalis menyoroti bagaimana aliran dana publik kerap dikuasai oleh segelintir pihak yang memiliki hubungan dengan elite kekuasaan.
Hal ini menyebabkan tidak meratanya distribusi anggaran, termasuk bagi media lokal yang seharusnya turut mendapatkan akses dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.
“Sebagai langkah konkret, wartawan kami berkomitmen untuk memperkuat investigasi terhadap anggaran daerah, terutama dalam proyek-proyek yang menggunakan dana publik,” terangnya.
“Kami menegaskan bahwa pers harus tetap menjadi pengawas independen demi mencegah praktik korupsi yang merugikan masyarakat,” pungkas Akbar. (*/Sahrul).
