JAKARTA – Kiprah Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam membongkar kasus korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapatkan apresiasi dari banyak kalangan.
Sejumlah pihak yang terlibat, penyelenggara negara maupun swasta, telah ditetapkan sebagai tersangka.
Terbaru, lima tersangka pada kasus korupsi proyek pembangunan pabrik Blast Furnace Complex (BFC) di PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) ditahan oleh Kejagung.
Menanggapi hal itu, praktisi hukum Harsya Wardhana mengatakan, pengusutan korupsi yang agresif di perusahaan plat merah membuktikan reputasi Jaksa Agung dalam mengawal pembangunan.
“Kasus lama atau kasus baru dibabat semua. KRAS ini mirip dengan Garuda, pejabat lama dijerat sehingga dipastikan koruptor-koruptor BUMN gak bisa tidur nyenyak, biar pun sudah pensiun,” kata Harsya melalui keterangan tertulis, Jumat (22/7/2022)
Menurutnya, pengungkapan kasus tersebut tidak saja menunjukkan kerja keras yang selama ini dilakukan jajaran Kejagung.
Lebih dari itu, juga menunjukkan paradigma yang utuh dari pimpinan Korps Adyaksa tentang cara bernegara dan proses pembangunan.
“Jadi pembangunan tidak saja dipahami yang sekarang dan akan datang, tapi sebagai proses menyeluruh yang juga terkait dengan masa lalu,” ujarnya.
Harsya mengatakan, langkah Jaksa Agung melakukan bersih-bersih BUMN sangat tepat.
Pasalnya, praktik korupsi di lingkungan perusahaan itu sudah masuk kategori sangat memprihatinkan.
Ditengarai minimnya transparansi laporan keuangan beserta besarnya pengaruh kepentingan politik jadi salah satu faktor utamanya.
“Selain kasus KRAS ini masih banyak lagi. Dua mantan direktur PT Adhi Karya juga diperiksa (sebagai saksi) terkait kasus PT Adhi Persada Realti (APR), juga ada kasus PT Waskita Beton Precast. Ya siap-siap saja, tunggu giliran merasakan tangan besi Jaksa Agung,” ungkapnya.
Dia meyakini Jaksa Agung tak akan berhenti membongkar kasus korupsi di tubuh BUMN.
Selain merugikan keuangan negara dan masyarakat, praktik korupsi yang mengakar dinilai telah merusak citra pemerintah di dunia usaha.
“Jelas bahwa KKN itu menghambat investasi, dan kita tahu BUMN yang sehat berperan penting bagi penciptaan ekosistem investasi yang baik,” tandas Harsya.
Karena itu, langkah meyakinkan Jaksa Agung dalam membasmi koruptor BUMN disebut mampu menjaga kredibilitas pemerintah di tingkat nasional maupun global.
Kiprah Kejagung yang berada di garda terdepan dalam penegakan hukum juga dipastikan memberi rasa aman bagi investor, sehingga mereka tak ragu menanamkan modalnya.
“Ya memang Kejagung ini wajah pemerintah di bidang penegakan hukum,” pungkasnya. (*/Wartakota)
