Aktivis Lebak Soroti Pemberian Beasiswa Kedokteran untuk Anak Pejabat di Tengah Masalah Pendidikan
LEBAK– Polemik mencuat di Kabupaten Lebak setelah kebijakan pemberian beasiswa kedokteran kepada anak pejabat daerah menuai kritik tajam dari aktivis.
Aktivis menilai langkah tersebut menciderai rasa keadilan di tengah masih tingginya angka putus sekolah di berbagai pelosok wilayah.
Aswari, seorang aktivis sosial yang kerap mengadvokasi isu pendidikan di Lebak, menilai kebijakan ini kontra produktif.
Menurutnya, prioritas beasiswa seharusnya diberikan kepada pelajar dari keluarga tidak mampu yang memiliki semangat dan prestasi dalam menempuh pendidikan.
“Ini sangat menyakitkan bagi masyarakat kecil. Banyak anak dari keluarga prasejahtera yang harus menghentikan sekolah karena terkendala biaya, tapi justru anak pejabat yang sudah berkecukupan malah dapat keistimewaan,” ujar Aswari kepada Fakta Banten, Jumat (18/4/2025).
Ia juga menyinggung data dari Dinas Pendidikan yang menunjukkan tingginya angka putus sekolah, terutama pada transisi dari tingkat SMP ke SMA.
Kondisi ini menurutnya menjadi alarm serius bagi masa depan pendidikan di daerah.
Tak hanya mengkritik kebijakan, Aswari juga mendesak adanya transparansi dalam proses penyaluran beasiswa, serta meminta evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan di Lebak.
Ia menilai, tanpa keberpihakan yang jelas terhadap kelompok rentan, program pendidikan akan jauh dari prinsip keadilan sosial.
“Kalau tidak ada keterbukaan dan keberpihakan, ini bisa memicu ketimpangan. Kami akan mempertimbangkan aksi massa bila aspirasi ini diabaikan,” tegas Aswari.
Di akhir pernyataannya, ia menekankan bahwa pendidikan adalah hak seluruh warga, bukan hak istimewa segelintir elite.
Aswari berharap pemerintah daerah lebih peka terhadap realitas sosial dan tidak menutup mata terhadap kesenjangan yang terjadi di lapangan. (*/Sahrul).
