LEBAK- Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kabupaten Lebak, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lebak, Selasa (12/12/2017).
Aksi unjuk rasa tersebut merupakan buntut panjang atas kekerasan yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Aweh, Hatobi kepada salah seorang anggota LSM serta warga Aweh.
Untuk itu para pengunjuk rasa mengkritisi kinerja DPMD yang dinyatakan telah gagal dalam pembinaan terhadap seorang Kepala Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar.
“Betapa tidak terpujinya sikap Hatobi, seorang Kepala Desa Aweh, yang memiliki karakter tempramental akibat dipengaruhi alkohol. Hatobi bak seorang preman, dimuka umum menantang para LSM untuk berkelahi dan melakukan pemukulan terhadap anggota LSM yang sedang menghadiri perayaan HUT Kabupaten Lebak ke-189,” kata Sutisna, Ketua LSM Laskar Banten Reformasi (LBR), dalam orasinya.
Lontaran orasi juga disampaikan Ketua LSM Gapura Banten Ade Irawan, “Hatobi itu pemabuk dan pengecut, dia tidak berani melawan saya, dia ajak massa menyerang rumah saya dan memukul istri saya, apakah itu pantas dilakukan oleh seorang kepala desa,” tegasnya.
Advert
Situasi unjuk rasa yang dikawal ketat oleh jajaran Polres Lebak itu, berjalan panas dengan lontaran kata-kata pedas dan lemparan air mineral ke arah gedung DPMD Lebak sebagai bentuk kekecewaan lantaran aspirasi para demonstran belum ditanggapi.
“Kalian jangan duduk manis di dalam, kalian jangan membela kepala desa yang arogan dan sedang bermasalah dengan hukum, jangan melindungi oknum Kepala Desa yang mempunyai sifat ke jawara-jawaraan, keluar dan temui kami disini,” minta Mamik, Ketua LSM NR-NKRI.
Selang beberapa saat, akhirnya pihak DPMD bersedia melakukan audiensi dan mempersilahkan kepada setiap perwakilan Ketua LSM untuk masuk dengan kawalan polisi.
Namun para perwakilan LSM mengaku sangat kecewa, karena audiensi hanya diwakili oleh Tahlidin, Sekdis DPMD, Wakil Ketua Apdesi dan Camat Kalanganyar, sedangkan Kepala Dinas tidak menemui karena tidak ada di tempat.
Mamik bersama perwakilan LSM lainnya mempertanyakan sikap dan ketegasan DPMD atas prilaku amoral yang tidak terpuji dari seorang Kepala Desa Aweh Hatobi.
“Kami sudah memanggil dan meminta surat pernyataan dirinya, silahkan suratnya bisa dilihat bersama-sama,” kata Tahlidin.
Sekdis berkilah, bahwa DPMD membina seluruh desa secara administrasi dan sebetulnya pembinaan terhadap kepala desa itu lebih pada tanggung jawab BPD di tingkat desa.
“Adapun permintaan dan tuntutan untuk pencabutan SK kepala desa yang bermasalah dengan hukum, itu nantinya keputusan ada di Bupati Lebak,” tambah Tahlidin.
Usai melakukan orasi dan audiensi di Kantor DPMD Kabupaten Lebak, para demonstran langsung bergerak mundur untuk menemui bupati dan melanjutkan aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang kantor bupati lebak. (*/Sandi)
