LEBAK – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Lebak dari Fraksi PDI Perjuangan, Tika Kartika Sari, meminta Kementerian Sosial RI untuk memperketat pengawasan terhadap pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) guna memastikan bantuan sosial tersalurkan dengan tepat sasaran.
“Program PKH ini memiliki pendamping, jadi mereka harus lebih selektif dalam menilai warga yang benar-benar tidak mampu. Jangan sampai yang mendapat bantuan itu-itu saja, sementara masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem justru tidak terdaftar,” kata Tika, Sabtu (1/2/2025).
Tika menjelaskan, berdasarkan hasil turun lapangan dan aspirasi masyarakat, banyak keluhan mengenai bantuan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Ia menemukan, bahwa sejumlah penerima manfaat PKH berasal dari keluarga perangkat desa, kerabat kepala desa, hingga warga yang memiliki kendaraan seperti mobil, yang seharusnya tidak lagi memenuhi kriteria penerima bantuan.
“Ini harus menjadi perhatian kita semua. Evaluasi data penerima manfaat sangatlah penting agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak,” tegasnya.
Pentingnya transparansi data penerima bantuan, meski begitu Tika berencana mengirim surat kepada Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial RI agar data penerima PKH beserta alamatnya bisa diakses publik.
“Publik berhak mengetahui data penerima manfaat agar tidak ada penyimpangan. Selain itu, peran pendamping PKH harus lebih ketat dalam melakukan verifikasi langsung di desa binaan masing-masing,” pungkasnya.(*/Nandi)
