BGN Didesak Turun Langsung ke Lebak, Sidak Dapur SPPG Dinilai Mendesak demi Jaga Standar dan Keamanan Pangan
LEBAK– Isu kepatuhan standar dapur kembali mencuat di Kabupaten Lebak. Sejumlah pihak mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur-dapur penyedia layanan makanan bergizi gratis guna memastikan standar kebersihan, keamanan, dan kelayakan produksi benar-benar dijalankan.
Dorongan ini muncul setelah beredarnya laporan bahwa masih ada pengelola dapur yang diduga abai terhadap ketentuan operasional.
Permintaan agar Badan Gizi Nasional (BGN) turun langsung ke lapangan bukan tanpa alasan.
Dalam beberapa pekan terakhir, perhatian publik tertuju pada pentingnya pengawasan kualitas pangan, terutama bagi dapur yang melayani kebutuhan masyarakat dalam skala besar.
Aktivis Lebak, Kandi Permana menilai pengawasan berkala saja belum cukup. Mereka mendorong adanya sidak acak untuk memastikan standar yang ditetapkan benar-benar dipatuhi, bukan sekadar formalitas administratif.
“Standarisasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) itu bukan sekadar soal seragam atau banner sertifikasi. Yang paling penting adalah higienitas, pengolahan bahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan,” kata dia kepada Fakta Banten, Selasa (3/3/2026).
Dalam regulasi umum keamanan pangan, dapur skala besar diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan, mulai dari kebersihan peralatan, kualitas bahan baku, hingga prosedur sanitasi pekerja.
Namun, di lapangan, masih ditemukan praktik yang diduga belum sepenuhnya sesuai standar.
Pengawasan yang lebih ketat dinilai penting bukan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai langkah preventif.
Apalagi, makanan yang diproduksi menyangkut kesehatan banyak orang. Kesalahan kecil dalam proses produksi bisa berdampak luas.
Lebak sendiri merupakan wilayah dengan cakupan layanan dapur yang cukup banyak. Karena itu, akuntabilitas dan kepatuhan standar menjadi hal krusial.
Permintaan agar BGN melakukan sidak ke dapur-dapur di Lebak menjadi pengingat bahwa standar bukan sekadar dokumen, melainkan komitmen nyata terhadap kesehatan masyarakat.
Transparansi, pengawasan, dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci agar setiap sajian yang sampai ke meja warga benar-benar aman dan layak konsumsi.
Kini, publik menunggu langkah konkret dari pihak berwenang demi memastikan kualitas pangan di Lebak tetap terjaga. (*/Sahrul).
