Demo Gerakan Rakyat Melawan di Lebak, Koordinator Aksi Desak Pemerintah Tuntaskan Persoalan Rakyat

LEBAK– Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Melawan menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Pemerintah Kabupaten Lebak dan DPRD Lebak pada Senin (8/9/2025).

Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Mambang Hayali itu mengusung tema besar “Pejabat Sejahtera, Rakyat Sengsara” sebagai simbol kekecewaan terhadap kondisi ketimpangan sosial di daerah.

Dalam orasinya, Mambang menegaskan bahwa Lebak yang sudah berusia 196 tahun masih jauh dari cita-cita kesejahteraan bagi rakyatnya.

Menurutnya, pejabat daerah justru hidup dalam kenyamanan dengan fasilitas serba mewah, sementara sebagian besar masyarakat harus bergulat dengan kemiskinan, jalan rusak, rumah tidak layak huni, hingga keterbatasan akses kesehatan

“Kami turun ke jalan bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk menagih janji keadilan. Pejabat boleh saja makan daging setiap hari dengan gaji besar, tetapi rakyat masih bingung besok anak istrinya bisa makan apa. Itu kenyataan pahit yang tidak bisa ditutup-tutupi,” ujar Mambang lantang.

Dalam aksi tersebut, massa menyoroti maraknya tambang ilegal di Banjarsari dan wilayah lain, yang mereka nilai tidak hanya merugikan negara tetapi juga merusak lingkungan serta mengorbankan kesehatan warga sekitar.

Mereka juga menuntut agar pemerintah segera menghentikan operasional peternakan ayam berskala besar di Cileles dan Gunung Kencana yang dianggap menimbulkan pencemaran.

Selain itu, konflik agraria yang berkepanjangan di Tenjolaya antara petani penggarap dan perusahaan besar juga menjadi perhatian utama.

Kerusakan infrastruktur jalan turut mendapat sorotan. Massa aksi menyebut poros jalan kabupaten yang rusak parah membuat aktivitas warga lumpuh, terutama di wilayah Pasir Gebang, Kecamatan Wanasalam, di mana masyarakat kesulitan mengakses layanan kesehatan.

Hal itu diperparah dengan lambannya pemerintah dalam memberikan solusi nyata.

Mereka juga mengecam penggunaan anggaran daerah untuk renovasi rumah dinas pejabat senilai miliaran rupiah yang dinilai tidak tepat sasaran.

Menurut massa, alokasi dana tersebut lebih baik diprioritaskan untuk memperbaiki puluhan ribu rumah tidak layak huni yang tersebar di Lebak.

Kesenjangan pendapatan antara rakyat dan pejabat juga kembali dipersoalkan, di mana tunjangan DPRD yang besar dianggap tidak berbanding lurus dengan kinerja dalam menyelesaikan persoalan rakyat.

Di hadapan aparat keamanan yang berjaga, para pengunjuk rasa menegaskan bahwa tuntutan mereka mencakup banyak aspek penting, mulai dari penyelesaian konflik petani sawit dengan perusahaan perkebunan, transparansi tata tertib DPRD, hingga penertiban angkutan tambang yang kerap menimbulkan kemacetan.

“Kami ingin perubahan nyata, bukan sekadar janji di atas kertas. Kalau pemerintah tidak serius merespons, kami akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar,” tegas Mambang.

Aksi berjalan damai dengan kawalan ketat aparat kepolisian. Spanduk dan poster dengan tulisan satir mewarnai suasana, menggambarkan perbedaan mencolok antara kehidupan rakyat kecil dan gaya hidup para pejabat.

Meski cuaca terik, semangat massa tidak surut, mereka terus bergantian berorasi menyuarakan aspirasi yang selama ini mereka anggap terabaikan. (*/Sahrul).