LEBAK – Sejumlah warga dari empat desa di Kecamatan Cileles dan Cikulur, Kabupaten Lebak, menghadiri konsultasi publik terkait rencana pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Regional Banten di Hotel Lynn, Kota Serang, pada Jumat (27/12/2024) kemarin.
Konsultasi ini juga dihadiri oleh perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten.
Camat Cileles, Tatang Supriatna, menjelaskan bahwa warga tetap konsisten menolak rencana pembangunan TPST tersebut.
Penolakan mereka bahkan telah dibahas dan disampaikan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, termasuk kepada Penjabat (Pj) Gubernur Banten.
“Saya hadir dalam acara konsultasi publik di Pemprov Banten. Ternyata masyarakat Cileles dan Cikulur tetap pada pendiriannya untuk menolak pembangunan TPST. Penolakan masyarakat tadi dibuat berita acara dan langsung diajukan ke Pj Gubernur Banten,” kata Tatang, Sabtu (28/12/2024).
Tatang menambahkan bahwa keputusan akhir terkait pembangunan TPST sepenuhnya berada di tangan Pj Gubernur.
Namun, ia mengakui bahwa tahapan sosialisasi proyek ini menemui kendala karena kuatnya penolakan warga.
“Hasil rapat tadi yang saya ikuti langsung dilaporkan ke Pj Gubernur Banten dan Dinas PUPR. Tetapi apakah pembangunan TPST ini akan dibatalkan atau tetap dilanjutkan, saya belum bisa memastikan,” ujarnya.
Sementara itu, Anas, seorang tokoh pemuda Kecamatan Cileles, mengingatkan bahwa jika aspirasi masyarakat tidak diindahkan, pihaknya akan menggelar aksi besar-besaran.
“Kalau keinginan masyarakat tidak diindahkan, kami akan menggelar aksi besar dengan massa sekitar 3.000 orang. Kami bahkan siap membuat pengadilan rakyat di lapangan jika pembangunan tetap dilanjutkan,” tegas Anas.
Ia juga menegaskan bahwa warga akan terus mengawal proses ini hingga tuntas.
“Kami akan terus mengawal penolakan ini sampai selesai. Harapannya, rencana pembangunan TPST ini benar-benar dibatalkan,” pungkasnya.(*/Nandi)
