LEBAK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten kembali menjadi perhatian publik.
Sejumlah temuan di lapangan memicu kritik dari kalangan legislatif daerah.
Anggota DPRD Banten dari Fraksi PPP, Musa Weliansyah, meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya terkait kualitas makanan dan mekanisme distribusi.
Menurut Musa, laporan yang ia terima dari sejumlah titik penyaluran menunjukkan adanya makanan yang dinilai tidak sesuai standar.
Ia menyebut terdapat buah dalam kondisi kurang segar serta kurma yang kualitasnya dipertanyakan.
“Program ini sangat baik secara konsep karena menyasar siswa dan ibu hamil. Namun implementasinya harus benar-benar dijaga. Jangan sampai tujuan meningkatkan gizi justru tercoreng karena pengawasan lemah,” ujar Musa kepada Fakta Banten, Senin (2/3/2026).
MBG digagas sebagai upaya meningkatkan asupan nutrisi masyarakat, terutama kelompok rentan.
Karena itu, Musa menilai standar bahan makanan harus diawasi ketat, mulai dari proses pengadaan, penyimpanan, hingga distribusi.
Ia menekankan bahwa makanan yang dibagikan wajib memenuhi spesifikasi kesehatan dan keamanan pangan.
Jika ditemukan produk tidak layak konsumsi, maka perlu ada audit menyeluruh terhadap vendor maupun pihak pelaksana teknis di lapangan.
“Transparansi penting. Publik berhak tahu bagaimana proses seleksi bahan, siapa penyedianya, dan bagaimana kontrol kualitas dilakukan,” tegasnya.
Selain kualitas, Musa juga menyoroti mekanisme pembagian makanan yang disebut dilakukan sekaligus untuk jatah beberapa hari.
Skema tersebut dinilai perlu penjelasan resmi agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Menurutnya, jika ada perbedaan antara perencanaan anggaran harian dan pola distribusi di lapangan, maka harus ada klarifikasi detail agar tidak menimbulkan dugaan penyimpangan.
“Semua harus dijelaskan secara terbuka. Ini menyangkut anggaran negara dan hak gizi masyarakat,” ujarnya.
Musa juga meminta adanya peninjauan ulang terhadap struktur biaya setiap paket MBG.
Ia menilai perlu dilakukan audit independen guna memastikan harga yang dibayarkan negara sesuai dengan kualitas dan nilai pasar bahan makanan.
Meski mengkritik, Musa menegaskan dukungannya terhadap program peningkatan gizi tersebut.
Ia berharap Badan Gizi Nasional dan instansi terkait di daerah segera melakukan evaluasi teknis serta memperkuat sistem pengawasan.
DPRD Banten mendorong agar seluruh unsur pengawas, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, lebih aktif melakukan monitoring.
Partisipasi masyarakat juga dinilai penting untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan awalnya.
“Program sosial sebesar ini harus dijaga bersama. Jika ada kekurangan, perbaiki. Jangan sampai niat baik pemerintah justru menimbulkan polemik berkepanjangan,” kata Musa.
Isu kualitas MBG di Banten kini menjadi perhatian luas. Evaluasi menyeluruh dan keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik serta memastikan program gizi benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (*/Sahrul).
