LEBAK – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas untuk membantu pemenuhan gizi masyarakat kini mulai mendapat sorotan di Kabupaten Lebak.
Sejumlah kalangan mempertanyakan dugaan penggelembungan harga bahan pangan dalam operasional dapur MBG yang dinilai berpotensi merugikan keuangan negara sekaligus berdampak pada kualitas makanan bagi penerima manfaat.
Isu tersebut mencuat setelah muncul informasi dari sejumlah pihak yang menilai harga beberapa komoditas bahan pangan yang digunakan dalam program tersebut diduga tidak sebanding dengan harga pasar.
Perbedaan harga yang cukup mencolok memunculkan kecurigaan adanya praktik yang kurang transparan dalam proses pengadaan bahan makanan.
Aktivis Lebak, Idham M. Haqim, mengatakan bahwa program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat seharusnya dikelola secara terbuka dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat.
“Program makanan bergizi ini menyangkut kepentingan masyarakat luas. Jika benar ada indikasi penggelembungan harga bahan pangan, tentu hal ini harus segera ditelusuri agar tidak merugikan publik,” ujar Idham, Selasa (10/3/2026).
Menurutnya, beberapa informasi yang dihimpun dari berbagai sumber di lapangan menunjukkan adanya perbedaan harga bahan pangan yang dinilai tidak wajar dibandingkan dengan harga yang beredar di pasaran.
Ia menilai kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait agar program yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat tidak justru menimbulkan persoalan baru.
“Program seperti ini harus dijaga integritasnya. Jika ada indikasi mark-up harga, maka transparansi anggaran menjadi hal yang sangat penting,” katanya.
Idham juga mendorong adanya audit terbuka serta pengawasan lebih ketat terhadap pengelolaan dapur MBG, khususnya dalam hal pengadaan bahan pangan dan penggunaan anggaran operasional.
Menurutnya, keterbukaan informasi terkait mekanisme pengadaan, penentuan harga bahan makanan, hingga pengelolaan anggaran perlu disampaikan secara jelas kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi.
“Jika semuanya transparan, masyarakat tentu akan lebih percaya bahwa program ini benar-benar dijalankan untuk kepentingan rakyat,” tambahnya.
Ia berharap lembaga pengawas serta pihak berwenang dapat melakukan penelusuran secara objektif terhadap informasi yang berkembang, sehingga kebenaran terkait dugaan tersebut dapat diketahui secara jelas.
Di sisi lain, berbagai pihak menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan yang sangat penting, terutama untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Karena itu, pengelolaan program tersebut diharapkan tetap berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari potensi penyimpangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. (*/Sahrul).
