Kumala Bantah Klaim Dukung Musa Soal Pelaporan Alih Fungsi Hutan Lindung PSN PIK 2

LEBAK – Ketua Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) Perwakilan Rangkasbitung, Idham Mufarrij Haqim, membantah klaim Anggota DPRD Provinsi Banten, Musa Weliansyah, yang menyebut bahwa KUMALA mendukung pelaporan mantan Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan mantan Bupati Tangerang Zaki Iskandar terkait proyek strategis nasional (PSN) PIK 2 serta alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Tangerang.
“Pernyataan ini perlu diluruskan sekaligus diklarifikasi. Bagi kami, permasalahan PSN PIK 2 atau alih fungsi hutan lindung masih dalam tahap pengkajian mendalam,” ujar Idham, Selasa (18/2/2025).
Ia menegaskan bahwa pemahaman terkait proyek tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut.
Salah satu temuan KUMALA adalah bahwa pagar laut yang selama ini dianggap bagian dari PSN PIK 2 ternyata berada di lokasi yang berbeda.
“Selama ini banyak yang beranggapan bahwa pagar laut merupakan bagian dari PSN PIK 2. Namun, setelah kami telusuri dari berbagai sumber berita dan artikel, ternyata lokasinya berbeda. Ini adalah salah satu temuan yang harus dikaji lebih lanjut,” jelasnya.

Selain itu, KUMALA juga menilai bahwa ada beberapa data serta regulasi yang harus dikaji lebih dalam sebelum mengambil sikap. Oleh karena itu, pihaknya mengecam keras klaim sepihak yang beredar di media.
“Sebagai mahasiswa, kami harus melakukan kajian dengan cermat, melakukan cek dan re-cek agar analisis yang kami lakukan tidak menjadi prematur,” tegas Idham.
Menurutnya, kajian yang tergesa-gesa dapat menghasilkan kesimpulan yang mentah dalam menghadapi isu-isu sensitif seperti ini.
Karena itu, KUMALA akan memastikan langkah yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Banten.
Idham juga menyatakan akan mengajak seluruh perwakilan KUMALA serta mengundang Pengurus Koordinator KUMALA untuk berdiskusi mengenai isu ini.
“Setelah kajian internal di KUMALA Perwakilan Rangkasbitung selesai, kami akan mengajak perwakilan lainnya untuk berdiskusi dan mendengar berbagai pandangan. Kami juga akan meminta arahan dari Pengurus Koordinator KUMALA agar organisasi memiliki sikap yang jelas dan utuh,” tutup Idham.(*/Nandi)


