LEBAK – Polemik seputar menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lebak terus bergulir.
Setelah ramai diperbincangkan di media sosial oleh orang tua siswa, kini muncul desakan agar dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk dalam tata kelola pengadaan bahan baku.
Ketua Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Ari Purwanto, menilai pengawasan perlu diperkuat agar tujuan besar program ini tidak melenceng dari semangat awalnya.
Ia menekankan pentingnya transparansi serta keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok dapur MBG.
“Program ini bukan hanya soal membagikan makanan bergizi, tetapi juga bagaimana dampak ekonominya bisa dirasakan masyarakat sekitar. UMKM lokal harus diberi ruang,” ujarnya kepada Fakta Banten, Rabu (25/2/2026).
Ari mengungkapkan, berdasarkan penelusuran yang dilakukannya ke sejumlah dapur MBG yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Lebak, terdapat indikasi belum optimalnya penyerapan produk UMKM lokal.
Menurutnya, arahan dari pusat melalui Wakil Badan Gizi Nasional (BGN) mendorong agar pelaksanaan program turut melibatkan pelaku usaha kecil di daerah domisili SPPG.
Namun di lapangan, ia menduga masih ada dapur yang lebih banyak bekerja sama dengan pemasok skala besar bahkan diduga asal-asalan dalam menyediakan bahan baku.
“Kalau hanya pelaku usaha besar yang diuntungkan dan segelintir orang, maka efek berganda bagi ekonomi lokal tidak akan maksimal,” katanya.
Ia juga menyoroti adanya dapur yang memiliki koperasi internal sebagai penyedia bahan baku. Meski secara regulasi hal tersebut dimungkinkan, Ari mengingatkan potensi risiko yang bisa muncul apabila tidak diawasi secara ketat.
Menurut Ari, ketika satu dapur memiliki koperasi sendiri yang sekaligus menjadi pemasok utama, potensi konflik kepentingan perlu diantisipasi.
Ia menilai risiko permainan harga bahan baku bisa saja terjadi apabila tidak ada mekanisme kontrol dan audit yang transparan.
“Program sebesar ini membutuhkan kolaborasi. Jika tidak melibatkan UMKM sekitar, sulit untuk menyebutnya sebagai program pemberdayaan ekonomi rakyat,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait untuk membuka ruang dialog dengan pelaku UMKM, asosiasi pedagang, serta masyarakat sipil guna memastikan tata kelola program berjalan akuntabel.
Program MBG di Lebak sejatinya mendapat dukungan luas karena menyasar kebutuhan dasar anak sekolah sekaligus bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda.
Namun berbagai masukan yang muncul belakangan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi konstruktif.
Sejumlah pihak berharap ke depan pengadaan bahan baku dilakukan secara lebih terbuka, melibatkan UMKM lokal secara proporsional, serta diawasi secara independen agar tidak menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Dengan pengawasan yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, program MBG diyakini tetap dapat berjalan sesuai tujuan meningkatkan gizi anak sekaligus menggerakkan roda ekonomi rakyat di Kabupaten Lebak. (*/Sahrul).
