LEBAK – Musyawarah Desa (Musdes) untuk menentukan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDes) di Desa Jagabaya, Kecamatan Warunggunung, Kabupaten Lebak, diprotes oleh warganya. Aksi protes tersebut terjadi karena Musdes yang digelar, dianggap ada kejanggalan.
Warga yang mengaku tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda Jagabaya (FKPJ), Ijong Sajudin menjelaskan, kejanggalan yang dimaksud adalah karena adanya musyawarah dengan dua tema yang berbeda.
“Musyawarahnya saya rasa sangat janggal, masa iya musyawarah RKPDes ada juga musyawarah lainnya di luar agenda musyawarah desa,” ujar Ijong kepada Fakta Banten, Kamis (5/10/2017).
Menurut Ijong, jika mengacu dalam aturan jelas tidak diperbolehkan ada musyawarah yang tumpang tindih.
Dalam aturan, menurut Ijong, seharusnya rapat tersebut tidak boleh disatukan, karena, musyawarah RKPDes dan Musyawarah Desa untuk penentuan alokasi anggaran sarana dan prasarana dari dana desa, adalah hal berbeda.
“Adapun kegiatan TPK beda pula anggarannya,” katanya
Sementara Sekretaris Desa (Sekdes) Jagabaya Uweh, saat dimintai keterangannya mengenai musyawarah tersebut mengatakan, kegiatan musyawarah tersebut atas keinginan ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) setempat.
“Betul kalau acara musyawarah tersebut dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, tujuannya adalah musyawarah RKPDes,” tuturnya.
Ketua Badan Permusyawarah Desa (BPD) Jagabaya, Acong, mengaku sebelum acara musyawarah dilaksanakan, pihaknya hanya mengeluarkan surat undangan rapat perihal musyawarah RKPDes saja.
“Saya hanya mengeluarkan surat undangan musyawarah RKPDes saja,” katanya.
Acong pun melanjutkan, karena banyak permohonan yang datang kepihak BPD, mau tidak mau BPD mengikutinya walaupun tidak mengeluarkan surat perihal musyawarah alokasi pembangunan sarana dan prasarana dari 40% dana desa.
Sementara itu Kepala Desa Jagabaya Ujaemi saat dikonfirmasi, tidak mau berkomentar. (*/Sandi)
