LEBAK – Keluhan soal minimnya penerangan jalan umum (PJU) di wilayah Utara Kabupaten Lebak kian memuncak.
Warga mempertanyakan nasib pajak yang rutin mereka bayarkan, namun hasilnya nihil penerangan.
Pajak PJU sejatinya ditarik dari masyarakat untuk menjamin penerangan jalan di berbagai tingkatan wilayah, mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten.
Namun, kondisi di lapangan menyisakan tanda tanya besar, terutama di wilayah utara Kabupaten Lebak.
Masyarakat di wilayah tersebut mengaku tetap membayar pajak PJU, tetapi hingga kini tidak melihat realisasi lampu jalan yang memadai.
Ketua Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Pengurus Wilayah Rangkasbitung, Idham Munffariz Haqim, angkat suara soal ini.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus transparan dan bertanggung jawab atas penggunaan pajak yang telah dipungut dari masyarakat.
“Warga terus membayar pajak, tapi penerangan jalan nihil. Kami menuntut kejelasan, apakah pajak ini benar-benar disetorkan ke Bapenda, atau justru mandek di Dinas Perhubungan? Jangan sampai ada dugaan penyalahgunaan anggaran,” ujar Idham kepada Fakta Banten, Kamis (8/5/2025).
Pihak Kumala pun berkomitmen untuk mengawal isu ini. Mereka berencana mengkroscek langsung ke pihak PLN, Bapenda, dan Dishub Kabupaten Lebak untuk memastikan apakah dana pajak PJU benar-benar masuk ke kas daerah dan direalisasikan sesuai peruntukannya.
Menurut Idham, jika dugaan kelalaian atau bahkan penyelewengan ini terbukti, pihak berwenang harus segera bertindak.
“Kami tidak ingin melihat masyarakat terus dibebani pajak tanpa ada manfaat nyata. Ini soal keadilan pelayanan publik,” tegasnya.
Kumala PW Rangkasbitung mendesak Pemkab Lebak agar segera membuka data penerimaan dan realisasi pajak PJU.
Ketidakjelasan ini bukan hanya masalah teknis, tapi mencerminkan ketidakadilan dalam pembangunan.
Warga Lebak Utara menanti jawaban yang terang, sebagaimana seharusnya jalan-jalan mereka yang kini gelap. (*/Sahrul).
