Patikan Lebak Menggema, Mahasiswa Desak Partai Politik Bertanggung Jawab atas Polemik Kepemimpinan Daerah
LEBAK – Isu Patikan Lebak mencuat sebagai bentuk tekanan keras dari kalangan mahasiswa terhadap partai politik pengusung kepala daerah dan wakilnya, yang dinilai tidak boleh lepas tangan atas dinamika kepemimpinan di Kabupaten Lebak.
Dampak polemik di acara halal bihalal Pemkab Lebak pada Senin (30/3/2026) gelombang kritik terhadap arah kepemimpinan di Kabupaten Lebak semakin menguat.
Kali ini, sorotan tidak hanya tertuju pada polemik kepala daerah dan wakilnya, tetapi juga merembet ke partai politik yang sebelumnya memberikan dukungan penuh dalam kontestasi pemilihan.
Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi KUMALA secara tegas meminta agar partai politik tidak bersikap pasif terhadap berbagai persoalan yang berkembang.
Mereka menilai, kemenangan politik yang diraih tidak terlepas dari peran besar partai, sehingga tanggung jawab tidak berhenti setelah proses pemilihan usai.
Dalam pernyataannya, Pengurus Koordinator KUMALA, Idham Munfariz Hakim menegaskan bahwa partai memiliki kewajiban moral dan politik untuk melakukan evaluasi terhadap sosok figur yang diusung, terutama ketika muncul kritik dari publik terkait kinerja maupun etika kepemimpinan.
“Jangan hanya hadir saat kampanye, lalu menghilang ketika muncul persoalan. Ini menyangkut kepercayaan masyarakat,” ujarnya kepada Fakta Banten, Selasa (31/3/2026).
Istilah “Patikan Lebak” yang mereka gaungkan menjadi simbol kekecewaan sekaligus tekanan agar ada langkah nyata dari partai politik.
Frasa tersebut mencerminkan dorongan kuat agar dilakukan evaluasi serius terhadap kondisi yang ada saat ini.
Idham juga menilai, sikap diam dari partai politik justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Padahal, sebagai institusi politik, partai memiliki fungsi pengawasan internal terhadap kadernya yang menduduki jabatan publik.
Selain itu, mereka mendesak agar pimpinan partai, baik di tingkat daerah maupun pusat, segera menyampaikan sikap resmi kepada publik.
Transparansi dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik yang ada.
“Kalau tidak ada langkah konkret, maka wajar jika muncul tekanan publik yang lebih besar. ‘Patikan Lebak’ ini adalah peringatan bahwa masyarakat tidak tinggal diam,” tegasnya. (*/Sahrul).
