LEBAK – Pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat justru menuai keluhan.
Ketua Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Wilayah (PW) Rangkasbitung, Idham Munfariz Hakim dengan lantang menegaskan bahwa proyek ini diduga telah merugikan masyarakat setempat salah satunya ratusan hektare sawah warga terdampak, dan ganti rugi tanah diduga belum selesai.
Ia mendesak PT Wijaya Karya (Wika) untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul akibat proyek tersebut.
“Kami bukan menolak pembangunan jalan tol. Kami paham betul bahwa infrastruktur ini penting untuk kemajuan daerah. Tapi apakah harus dilakukan dengan cara yang menyengsarakan masyarakat? Kami mempertanyakan kejelasan dari PT Wika, karena dampak proyek ini sudah sudah dikeluhkan warga,” kata dia kepada Fakta Banten, Senin (10/2/2025).
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah masyarakat yang terkena dampak negatif dari proyek ini, mulai dari lahan yang digusur tanpa kejelasan ganti rugi, dan lahan sawah yang terendam banjir. Namun, hingga saat ini, penyelesaian masalah ini masih abu-abu.
“Sejak proyek ini dimulai, masyarakat terus bersabar. Tapi sampai kapan? Tanah mereka diambil, debu dan kebisingan dari proyek ini mengganggu kehidupan sehari-hari, dan belum lagi ada akses jalan yang tertutup tanpa solusi. Apakah PT Wika sengaja menutup mata,” ujarnya dengan geram.
Idham memperingatkan bahwa jika PT Wika tidak segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan masalah ini, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan turun ke jalan untuk menyuarakan hak mereka.
“Kami ingin solusi, bukan janji-janji kosong! Jika ini terus dibiarkan, jangan salahkan warga atau kami jika akhirnya turun ke jalan. Kami ingin pembangunan ini berjalan dengan lancar, tetapi bukan dengan cara mengorbankan rakyat kecil,” katanya dengan nada tegas.
Pihaknya meminta transparansi dari PT Wika terkait penyelesaian dampak proyek ini, terutama dalam hal ganti rugi lahan dan perbaikan akses jalan bagi masyarakat.
“Jangan hanya beralasan proyek strategis nasional, tapi hak masyarakat diabaikan. Negara seharusnya melindungi rakyatnya, bukan membiarkan mereka menjadi korban pembangunan,” paparnya.
Selain PT Wika, Idham juga mendesak pemerintah daerah dan pusat untuk turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Ia berharap ada solusi yang adil dan tidak berpihak hanya pada kepentingan korporasi.
“Pemerintah jangan hanya jadi penonton! Kalau proyek ini memang demi kepentingan masyarakat, maka harus dipastikan tidak ada pihak yang dirugikan. Jangan sampai rakyat kecil justru jadi korban dari pembangunan yang katanya demi kesejahteraan,” pungkasnya.
Pembangunan jalan tol Serang-Panimbang memang merupakan proyek strategis nasional yang bertujuan meningkatkan konektivitas dan ekonomi di wilayah Banten.
Namun, jika dampaknya tidak segera diselesaikan, proyek ini justru bisa menjadi sumber konflik sosial yang lebih besar.
Masyarakat kini menunggu respons dari PT Wika dan pemerintah. Apakah mereka akan memberikan solusi nyata, atau justru membiarkan keresahan ini berlarut-larut? Yang jelas, jika tidak ada tindakan tegas, kemarahan warga bisa meledak kapan saja! (*/Sahrul).
