LEBAK – Pelajar Islam Indonesia (PII) Kabupaten Lebak menilai keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup diukur dari besarnya anggaran negara yang digelontorkan.
Lebih dari itu, efektivitas program bergantung pada sistem distribusi dan pengadaan bahan pangan yang transparan, adil, serta berpihak pada kualitas.
Atas dasar itu, PII Lebak mengusulkan agar Koperasi Merah Putih dilibatkan sebagai jalur utama pengadaan bahan baku MBG, khususnya di daerah.
Langkah tersebut dinilai mampu menekan potensi penyimpangan harga sekaligus menjaga mutu pangan yang dikonsumsi penerima manfaat.
Ketua PII Lebak, Ari, mengatakan program nasional seperti MBG memerlukan sistem kontrol yang kuat sejak tahap awal pengadaan.
Menurutnya, jika pengadaan bahan pangan diserahkan pada mekanisme yang tidak terawasi dengan baik, risiko kenaikan harga dan penurunan kualitas akan sulit dihindari.
“Program Makan Bergizi Gratis adalah kebijakan strategis negara. Jangan sampai niat baik pemerintah justru tercoreng karena bahan pangan tidak layak akibat dugaan permainan harga. Koperasi Merah Putih bisa menjadi penyangga agar kualitas dan harga tetap seimbang,” ujar Ari, Sabtu (24/1/2026).
Dukungan terhadap Kebijakan Presiden
PII Lebak menegaskan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan pelajar, sebagai prioritas pembangunan nasional.
Namun, Ari menekankan bahwa keberpihakan pada rakyat harus tercermin dalam tata kelola pelaksanaan program.
Menurutnya, koperasi memiliki keunggulan karena mampu memperpendek rantai distribusi dengan melibatkan langsung petani, peternak, dan produsen pangan lokal.
Dengan demikian, pasokan bahan baku lebih terjamin, harga lebih stabil, dan kualitas lebih mudah diawasi.
Antisipasi Mark Up dan Penurunan Mutu
PII Lebak juga menyoroti praktik mark up harga sebagai salah satu ancaman terbesar dalam program pengadaan berskala nasional.
Jika terjadi, kondisi tersebut dikhawatirkan mendorong penyedia menekan kualitas bahan demi menjaga margin keuntungan.
Melalui skema koperasi, pengadaan dinilai lebih terbuka karena berbasis keanggotaan dan tanggung jawab kolektif.
“Di koperasi ada kontrol sosial. Anggota saling mengawasi. Bahan pangan yang disalurkan bisa dipastikan sesuai standar dan harga yang wajar,”jelas Ari.
Dampak Ekonomi untuk Masyarakat Lebak
Selain menjaga kualitas MBG, PII Lebak menilai pelibatan Koperasi Merah Putih juga berpotensi menggerakkan ekonomi lokal. Produk pertanian dan peternakan daerah dapat terserap secara berkelanjutan, sehingga manfaat program tidak hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga pelaku usaha rakyat.
PII berharap pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan terkait dapat menjadikan koperasi sebagai bagian inti dari sistem pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, agar program tersebut benar-benar membawa dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat Lebak. (*/Sahrul).
