LEBAK – Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lebak menuai perdebatan setelah KPU Kabupaten Lebak mengalokasikan dana hibah sebesar Rp1,8 miliar untuk pengadaan tiga unit kendaraan dinas.
Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat serta mahasiswa.
Ketua Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Rangkasbitung, Idham Mufarrij Haqim, mempertanyakan efektivitas penggunaan dana tersebut.
“Kami memahami bahwa APBD digunakan untuk kepentingan operasional, tetapi seharusnya pemanfaatannya lebih terasa dampaknya bagi masyarakat. Apakah pengadaan kendaraan dinas ini benar-benar prioritas utama,” kata dia kepada Fakta Banten, Senin (24/2/2025).
Selain kendaraan dinas, Kumala juga menyoroti besarnya anggaran untuk kegiatan sosialisasi pemilu.
Mereka menilai bahwa meskipun bertujuan meningkatkan partisipasi pemilih, realisasi program tersebut belum optimal dalam mencapai target yang diharapkan.
Menanggapi hal ini, Ketua KPU Kabupaten Lebak, Dewi Hartini menegaskan bahwa pengadaan kendaraan dinas sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat persetujuan dari mantan Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya.
“Kendaraan ini bertujuan untuk mendukung operasional KPU dalam menyukseskan Pemilu 2029. Kami juga berharap bahwa sosialisasi yang kami lakukan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memilih,” jelasnya.
Di tengah kondisi ekonomi yang menuntut efisiensi anggaran, perdebatan muncul mengenai apakah
Koordinator Lapangan Kumala, Hamdan, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal transparansi penggunaan anggaran agar tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami akan terus mengawasi dan mendorong evaluasi agar APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan yang lebih luas,” katanya.
Dengan adanya perdebatan ini, diharapkan KPU Lebak dapat lebih transparan dalam menyusun anggaran serta lebih responsif terhadap masukan masyarakat guna memastikan kebijakan yang lebih efektif dan bermanfaat bagi semua pihak. (*/Sahrul).
