LEBAK– Suasana depan kantor Pemerintah Kabupaten Lebak, Senin (2/3/2026), memanas oleh suara toa dan bentangan spanduk.
Gabungan mahasiswa turun ke jalan, menyampaikan evaluasi satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak, Hasbi Jayabaya dan Amir Hamzah. Nilainya tegas rapor merah.
Aksi tersebut bukan sekadar simbolik. Dalam orasinya, mahasiswa memotret sejumlah isu yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan mulai dari kondisi infrastruktur jalan, pengentasan kemiskinan, hingga akses layanan kesehatan di beberapa wilayah.
Mahasiswa menilai, di tengah kebutuhan masyarakat terhadap jalan yang layak dan fasilitas kesehatan yang merata, kebijakan pembangunan dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar.
Mereka mendorong transparansi anggaran serta prioritas yang lebih berpihak pada kebutuhan dasar warga.
Isu ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga menjadi catatan. Menurut mereka, pembangunan tidak boleh terpusat pada ruang-ruang simbolik, sementara persoalan akses dasar masih dirasakan sebagian masyarakat.
Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati Amir Hamzah menyatakan bahwa kritik adalah bagian dari dinamika demokrasi. Namun, ia mempertanyakan indikator yang digunakan mahasiswa dalam memberikan penilaian.
“Silakan menilai, itu hak masyarakat. Tapi ukurannya apa? Standar penilaiannya apa?” ujarnya kepada wartawan.
“Kalau mau objektif, buka saja data APBD-nya. Lihat alokasi dan realisasinya ke mana. Dari situ publik bisa menilai,” tampalnya.
Amir juga menyinggung capaian pengelolaan keuangan daerah. Ia menyebut Kabupaten Lebak pernah mendapat apresiasi atas tata kelola APBD dari pemerintah pusat, termasuk dari Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri.
“Kalau daerah mendapat penghargaan dalam pengelolaan anggaran, tentu ada indikator yang dinilai. Jadi publik juga perlu melihat secara menyeluruh,” tambahnya.
Salah satu kebijakan yang disorot mahasiswa adalah penataan ulang Alun-Alun Rangkasbitung. Mereka menilai proyek tersebut belum menjadi prioritas mendesak dibanding persoalan infrastruktur dan kesejahteraan.
Menanggapi hal itu, Amir menegaskan bahwa ruang terbuka hijau dan fasilitas publik juga merupakan kebutuhan masyarakat.
“Warga butuh tempat berkumpul, berolahraga, dan rekreasi yang nyaman. Itu juga bagian dari pelayanan publik. Mereka bayar pajak, tentu harus mendapat fasilitas yang layak,” katanya.
Aksi mahasiswa ini menjadi penanda bahwa satu tahun pemerintahan Hasbi- Amir tak lepas dari pengawasan publik.
Di sisi lain, pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk melihat capaian dan tantangan secara proporsional berbasis data.
Perdebatan soal rapor merah ini pada akhirnya membuka ruang diskusi lebih luas: sejauh mana pembangunan telah menjawab kebutuhan riil warga Lebak? Transparansi anggaran, pemerataan pembangunan, serta kualitas layanan publik menjadi isu kunci yang akan terus diuji publik di tahun-tahun berikutnya.
Satu tahun telah berlalu. Kini, pertanyaannya bukan sekadar merah atau tidak melainkan seberapa jauh kebijakan benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat di akar rumput. (*/Sahrul).
