Rekrutmen dan Proses Suplayer Disorot, Aktivis Ekonomi Minta BGN Lakukan Evaluasi Total di Lebak

LEBAK– Mekanisme rekrutmen pegawai serta proses penunjukan suplayer dalam pelaksanaan program Badan Gizi Nasional (BGN) di Kabupaten Lebak menjadi sorotan.

Ketua Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Ari Purwanto, meminta agar dilakukan evaluasi menyeluruh demi menjaga prinsip transparansi dan pemerataan kesempatan.

Menurut Ari, program yang bertujuan membuka lapangan pekerjaan dan mendorong perputaran ekonomi lokal harus dijalankan dengan sistem yang akuntabel dan terbuka.

“Jangan sampai tujuan baik membuka lapangan kerja justru menimbulkan kesan tidak merata. Mekanisme rekrutmen dan sistem suplayer harus jelas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya, Minggu (1/3/2026).

Ari mengungkapkan, dari informasi yang diterimanya, terdapat sejumlah SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) di Lebak yang dalam proses perekrutannya dinilai belum memiliki standar terbuka yang diketahui publik.

Beberapa laporan masyarakat menyebut adanya pegawai dalam satu unit kerja yang masih memiliki hubungan keluarga, bahkan terdapat pasangan suami-istri yang sama-sama bekerja di lokasi yang sama.

Ia menegaskan bahwa hal tersebut bukan tuduhan pelanggaran hukum, namun kondisi seperti ini perlu diatur agar tidak menimbulkan persepsi ketidakadilan.

“Kalau memang berbasis kompetensi dan kebutuhan, silakan. Tapi sebaiknya ada pembatasan, misalnya satu keluarga satu orang, agar kesempatan kerja lebih merata,” katanya.

Selain rekrutmen, Ari juga menyoroti proses kerja sama dengan suplayer bahan kebutuhan operasional.

Ia berharap sistem kemitraan dilakukan melalui seleksi yang jelas dan terbuka, bukan sekadar berdasarkan kedekatan atau faktor non-teknis.

Menurutnya, pemberdayaan pelaku usaha lokal adalah langkah yang patut diapresiasi. Namun, proses penunjukannya harus memiliki indikator yang terukur seperti kualitas barang, harga kompetitif, legalitas usaha, dan kapasitas distribusi.

“Kalau mekanisme suplayer tidak transparan, ini bisa menimbulkan pertanyaan publik. Maka lebih baik diperjelas sejak awal,” ujarnya.

Ari mendorong agar BGN melakukan:

– Audit internal terhadap pola rekrutmen di daerah
– Penyusunan SOP rekrutmen yang terbuka untuk publik
– Standar seleksi suplayer berbasis administrasi dan kualitas
– Sistem pengawasan rutin dan pelaporan yang dapat diakses

Ia menekankan bahwa evaluasi bukan bentuk penolakan terhadap program, melainkan langkah preventif agar pelaksanaannya tidak menimbulkan polemik di kemudian hari.

“Program ini baik. Tinggal tata kelolanya yang harus diperkuat agar tidak muncul kesan eksklusif atau tertutup,” tegasnya. (*/Sahrul).