Ribuan Pasangan di Lebak Hidup Tanpa Status Hukum, PBH Peradi dan PA Rangkasbitung Bakal Bergerak

LEBAK – Ribuan pasangan suami istri di Kabupaten Lebak hidup dalam ketidakpastian hukum karena pernikahan mereka belum tercatat secara resmi.
Kondisi ini berdampak besar pada hak-hak administratif mereka, seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan akses layanan sosial.
Untuk mengatasi masalah ini, Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Rangkasbitung menggandeng Pengadilan Agama Rangkasbitung dalam program Isbat Nikah Terpadu yang akan digelar pada Februari 2025.
Ketua PBH Peradi Rangkasbitung, Siti Maspupah mengungkapkan bahwa program ini menyasar masyarakat kurang mampu yang pernikahannya belum memiliki dokumen hukum.

“Tanpa dokumen resmi, banyak pasangan kesulitan mengurus administrasi kependudukan dan hak-hak lainnya. Kami ingin membantu mereka mendapatkan kepastian hukum,” kata dia kepada Fakta Banten, Kamis (30/1/2025).
Sebagai langkah awal, program ini akan dilaksanakan di tiga kecamatan di wilayah Lebak Utara, yaitu Sajira, Cipanas, dan Lebak Gedong.

“Kami menargetkan pasangan yang telah menikah secara agama tetapi belum memiliki akta nikah resmi untuk segera mendaftarkan diri,” ujarnya.
Selain Isbat Nikah Terpadu, PBH Peradi dan Pengadilan Agama juga membahas peningkatan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
PBH Peradi Rangkasbitung berkomitmen untuk terus memperjuangkan akses keadilan, termasuk pendampingan hukum gratis bagi mereka yang membutuhkan.
Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak pasangan yang dapat hidup dengan tenang tanpa dibayangi status pernikahan yang tidak diakui secara hukum.
“Bagi warga yang ingin mengikuti program Isbat Nikah Terpadu, pendaftaran telah dibuka dan dapat dilakukan melalui kantor desa atau langsung ke Pengadilan Agama Rangkasbitung,” tutup Ketua.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung, Nur Chotimah menegaskan bahwa isbat nikah bukan sekadar legalitas, tetapi juga perlindungan hukum bagi keluarga dan anak-anak mereka.
“Kami ingin memastikan bahwa semua warga memiliki hak yang sama dalam hukum, terutama bagi anak-anak yang nantinya membutuhkan dokumen resmi untuk pendidikan dan kehidupan sosialnya,” paparnya.
“Tentunya kami siap berkolaborasi dengan Peradi, dan sangat mendukung program ini,” pungkasnya. (*/Sahrul).
