LEBAK – Tahun 2025, Kabupaten Lebak masih dihadapkan pada persoalan ketimpangan sosial yang mencolok.
Meskipun, pembangunan terus berjalan dengan berbagai proyek infrastruktur yang dicanangkan pemerintah.
Namun di sisi lain, kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta kelompok ekonomi kuat dan lemah, masih menjadi tantangan besar yang belum sepenuhnya teratasi.
Masyarakat berharap tahun ini menjadi momentum perubahan, di mana pemerataan pembangunan tidak hanya menjadi janji politik semata, tetapi benar-benar direalisasikan dalam kebijakan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Salah satu bentuk ketimpangan yang masih terasa adalah perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di wilayah perkotaan dan pedesaan.
Di pusat kota seperti Rangkasbitung, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta fasilitas umum jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah-daerah pelosok yang masih minim infrastruktur.
Seorang warga di daerah perbatasan Lebak mengungkapkan bahwa hingga kini, akses jalan di desanya masih dalam kondisi memprihatinkan.
“Kami seolah terisolasi. Jika hujan turun, jalanan menjadi sulit dilalui, bahkan bisa membahayakan warga yang ingin pergi ke sekolah atau ke pusat kesehatan,” ujar seorang guru honorer di SDN 3 Margajaya yang tinggal di Kampung Dalung, Desa Sangiang Tanjung, Kecamatan Rangkasbitung, Badrudin, Kamis (20/2/2025).
Sementara itu, di sektor pendidikan, perbedaan kualitas sekolah antara kota dan desa masih menjadi isu yang belum terselesaikan.
Sekolah-sekolah di perkotaan memiliki fasilitas yang jauh lebih lengkap, sementara di daerah pedalaman, masih banyak sekolah yang kekurangan tenaga pengajar serta sarana belajar yang memadai.
Ketimpangan ekonomi juga menjadi persoalan yang semakin nyata di Lebak.
Beberapa tahun terakhir, muncul kelompok masyarakat yang menikmati manfaat besar dari pertumbuhan ekonomi, terutama yang terlibat dalam sektor usaha besar dan industri.
Namun, bagi masyarakat kecil, terutama petani dan buruh, kesejahteraan masih terasa sulit diraih.
Kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak sebanding dengan pendapatan, serta sulitnya akses permodalan bagi usaha kecil dan menengah (UMKM), membuat banyak warga kesulitan untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
“Kami ingin berusaha, tetapi modal sulit didapat. Sementara itu, harga kebutuhan terus naik, membuat kami semakin terhimpit,” keluh seorang pedagang kecil di Pasar Rangkasbitung, Andri.
Di sisi lain, lahan-lahan pertanian yang semakin berkurang akibat alih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan juga menjadi ancaman bagi petani.
Mereka terpaksa menjual lahan dengan harga murah, sementara peluang untuk mendapatkan pekerjaan lain sangat terbatas.
Di tengah ketimpangan yang terjadi, masyarakat berharap pemerintah daerah bisa lebih fokus dalam membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Program bantuan sosial yang tepat sasaran, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta kebijakan ekonomi yang mendukung pelaku usaha kecil, menjadi langkah yang sangat dinantikan.
Selain itu, masyarakat juga menuntut agar pemerintah lebih serius dalam menangani masalah pengelolaan anggaran agar tidak hanya menguntungkan segelintir pihak.
Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan menjadi hal yang harus dikawal bersama agar ketimpangan sosial di Lebak tidak semakin melebar.
“Pembangunan itu bukan hanya soal jalan dan gedung tinggi, tetapi juga soal kesejahteraan rakyat. Jangan sampai yang kaya semakin kaya, sementara yang miskin semakin terpinggirkan,” ujar seorang aktivis sosial di Lebak, Gugun.
Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh harapan bagi masyarakat Lebak.
Dengan langkah yang tepat dari pemerintah dan partisipasi aktif dari masyarakat, ketimpangan sosial yang selama ini terjadi bisa perlahan dikurangi, sehingga tercipta kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh warga Lebak. (*/Sahrul).
