JAKARTA – Pemerintah RI tampaknya kembali seriusi pemindahan ibu kota negara, pasalnya hari ini Presiden RI mengumpulkan sejumlah menteri kabinet kerja dan sejumlah Kepala Daerah, dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Senin (29/4/2019).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memproyeksi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota lain setidaknya membutuhkan dana sebesar US$23-33 miliar atau setara Rp323 triliun-Rp466 triliun. Kebutuhan dana ini lebih tinggi dibandingkan pemindahan ibu kota yang pernah dilakukan oleh negara-negara lain.
Hal tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya adalah pada sekenario pertama ibu kota baru membutuhkan 40 ribu hektare (ha) lahan untuk menampung penduduk di ibu kota baru sekitar 1,5 juta orang.
Jumlah penduduk itu akan terdiri dari para pejabat eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta para anggota keluarga dan pelaku ekonomi pendukung. Estimasinya, pemerintah membutuhkan sekitar 5 persen dari total lahan, pelaku ekonomi 15 persen, infrastruktur 20 persen, pemukiman 40 persen, dan ruang terbuka hijau 20 persen.
Skenario kedua, pemerintah tetap membangun infrastruktur dan gedung baru, namun jumlah ASN yang bakal dipindahkan tidak mencapai 100 persen. Artinya, akan ada rekrutmen di calon ibu kota baru.
Estimasinya, jumlah ASN yang dipindahkan hanya sekitar 111 ribu orang dan pelaku ekonomi yang akan ikut berpindah sekitar 184 ribu orang. Dari jumlah tersebut, estimasinya total penduduk sekitar 870 ribu orang.
“Dari skenario pertama diperkirakan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau US$33 miliar. Skenario kedua lebih keci karena kotanya lebih kecil, yaitu Rp323 triliun atau US$23 miliar,” pungkasnya.
Dirinya menegaskan bahwa biaya perpindahan Ibu Kota Indonesia lebih besar dari negara lainnya, karena faktor pemindahan ibu kota di Indonesia baru akan dilakukan pada tahun modern seperti saat ini. Hal ini membuat nilai kebutuhan meningkat dibandingkan negara lain yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya. (*/Red)
