Buka Peluang Warga Sipil Ikut Misi Perdamaian ke Palestina, Panglima TNI: Kemenlu yang Mengatur
JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan warga sipil berpeluang bergabung dengan pasukan perdamaian untuk membantu warga Palestina di Gaza.
Keterlibatan warga sipil disebut akan diatur oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
“Kemenlu yang akan mengatur ya,” kata Agus dilansir Antara, Sabtu (15/6/2024).
Menurut Agus, salah satu satuan pasukan perdamaian yang akan dikirim adalah Batalion Zeni untuk membangun berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, rumah sakit, rumah tinggal, tempat ibadah, dan tempat rehabilitasi.
Tempat-tempat tersebut nantinya akan diisi oleh para tenaga ahli di bidangnya untuk melayani warga Palestina.
Agus mencontohkan tempat rehabilitasi yang membutuhkan tenaga ahli bidang pengobatan trauma atau trauma healing untuk para korban perang.
“Nah, untuk rehabilitasi butuh personel yang punya kemampuan psikologi untuk trauma healing. Mungkin bisa juga dari sipilnya,” kata Agus.
Namun Agus tidak menjelaskan secara rinci prosedur apa yang harus dilewati warga sipil untuk bisa bergabung dalam pasukan perdamaian itu.
Agus juga tidak menerangkan secara rinci persyaratan apa yang harus dipenuhi warga sipil bisa ikut misi perdamaian ke Gaza.
TNI diketahui sudah menyiapkan 1.394 personel pasukan perdamaian untuk melaksanakan misi di Gaza. Pasukan tersebut nantinya akan bertugas di bidang pengamanan, pembangunan fasilitas umum hingga tenaga medis.
Tidak hanya itu, TNI juga telah menyiapkan bantuan lanjutan untuk dikirimkan ke Gaza berupa KRI yang akan menjadi rumah sakit apung, alutsista tambahan, hingga bantuan logistik.
Agus memastikan bantuan tersebut akan dikirimkan jika gencatan senjata telah terjadi di Gaza dan pihak TNI mendapatkan mandat dari PBB. (*/Red)
