JAKARTA – Setelah dilakukan verifikasi berkas administrasi oleh Bawaslu RI, Jaringan Rakyat untuk Demokrasi dan Pemilu (JRDP) resmi mendapatkan akreditasi sebagai pemantau Pemilu 2024.
Akreditasi JRDP sebagai lembaga pemantau Pemilu 2024 terdaftar dengan Nomor: 29/PM.05/K1/10/2022, yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja di Jakarta pada Kamis, 20 Oktober 2022.
Koordinator Umum JRDP, Febri Setiadi secara langsung menerima sertifikat akreditasi tersebut di Kantor Bawaslu RI, Jakarta pada Rabu, 16 November 2022.
Dengan terbitnya akreditasi tersebut, JRDP telah sah untuk memantau di tiga daerah yang meliputi, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah.
Selanjutnya JRDP akan melakukan aktivitas pemantauan terhadap seluruh tahapan Pemilu 2024 yang sudah berjalan.
Febri menjelaskan, enam tahapan yang hendak dipantau JRDP di antaranya tahapan pencalonan, penyusunan daftar pemilih, kampanye, logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang.
Pihaknya mengaku akan segera melakukan konsolidasi internal dan berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu di ketiga Provinsi dimaksud.
“Tentulah kami siap menjadi mitra strategis bagi KPU dan Bawaslu. Pada waktu bersamaan, kami juga harus mampu melakukan edukasi politik yang sehat kepada para pemilih. Kepada peserta pemilu, kami berharap ada upaya serius untuk memperbaiki rekrutmen calon pemimpin serta menghindari cara-cara kotor dalam praktek kampanye,” ungkap Febri saat dikonfirmasi.
Labih jauh ia mengungkapkan, jika JRDP telah menelaah tiga isu besar yang masih menyelimuti Pemilu 2024. Ketiga isu itu yakni politik uang, politik identitas berbasis SARA, serta penangkalan hoax.
“Yang paling berbahaya tentu saja politik uang. Mesti ada evaluasi sistematis terhadap isu ini. Apakah karena pemberlakuan demokrasi liberal seperti terjadi pasca reformasi sampai sekarang, atau hanya soal sanksi hukum yang lemah,” pungkasnya. (*/Faqih)
