JAKARTA – Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menganggap serikat buruh dari zaman orde baru sampai dengan demokrasi hanya dijadikan alat politik tanpa memperhatikan kesejahtraan anggotanya. KASBI menilai pilkada serentak disetiap daerah disusul dengan pemilihan Presiden (Pilpres) itu, bukan pemilu rakyat.
“Sikap KASBI dalam tahun politik ini, tetap konsisten untuk netral dan tidak akan terjun di dalam poltik praktis. Dimana pemilu tahun ini, penuh dengan kebohongan karena setelah terpilih hanya ada janji-janji. Harusnya pemilu itu bisa membawa pada perubahan dan juga pemilu hendaknya berasal dari kemandrian.”kata Nining pada saat diskusi buruh di Studi Kopi Sang Akar, Tebet Jakarta, (31/18) sekira pukul 15.30 WIB.
Ditambahkan Nining, sejak tahun 2014, KASBI mempunyai pandangan bahwa pemilu hanya ingin meraih kekuasaan. Kemudian setelah terpilih nanti. Nasib buruh tidak pernah berubah walaupun sudah beberapa kali ganti rezim.
“Program nawacita Joko Widodo yang isinya kerja layak dan upah layak. Malah menambah penderitaan melalui kebijakan PP 78 tentang Pengupahan. Dimana setiap penetapan upah itu, tidak melibatkan serikat buruh lagi. Intinya pemerintah membatasi upah buruh,” terang Nining.
Nining mencontohkan kasus yang menimpa buruh di PT Semen Gresik Group (SGG), dimana mereka harus memperjuangkan kesejahtraannya, diantaranya satus kerja dan upah layak. Nining memandang bahwa lemahnya penanganan hukum yang di jalankan, bukannya semakin berkurang malah semakin bertambah.
“Sering terjadi pembiaran dalam penegakan hukum. refresif yang luar biasa bagi kaum buruh. Maka kondisi ini, membuat KASBI berada pada titik kritis dan terlihat fakta rill yang objektif terhadap pemerintahan, apakah mereka sesuai dengan janji atau hanya jadi isapan jempol“ujarnya.
Sementara itu, Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ribka Tjiptaning mengatakan agar kaum buruh membentuk partai buruh. Walaupun pada kenyataanya perwakilan buruh di parlemen sering kali tidak mewakili suara buruh.
“Saya mendorong masuklah menjadi calon legislatifnya. Kita lihat dahulu banyak perwakilan buruh, tapi sudah di parlemen enggak bagus juga, enggak kritis juga. Makanya, Pilkada dan Pemilu itu, harus direbutlah sama teman-teman buruh,”ungkap Ribka yang juga sebagai anggota DPR RI. (*/Indonesiaberita.com)
