JAKARTA – Wacana pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia yang beberapa waktu lalu dkemukakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggelinding serta menjadi kajian para akademisi dan tokoh di berbagai daerah yang dinilai layak dan potensial untuk menjadi lokasi pengganti Jakarta yang semakin macet, padat penduduk dan memiliki banyak problem sosial lainnya.
Gagasan yang telah dimulai oleh Presiden Soekarno hingga pernah masuk dalam kajian Bappenas RI di era Presiden SBY, juga diriset serius dalam beberapa bulan terakhir oleh komponen masyarakat Provinsi Lampung lintas sektoral yang berasal dari rektor dan akademisi PTN dan PTS se-Lampung, legislator pusat dan daerah, organisasi profesi, aktivis, jurnalis hingga berbagai organisasi kemasyarakatan. Bahkan, sebuah bahan kajian berjudul ‘Lampung Sebagai Alternatif Pusat Pemerintahan Republik Indonesia’ telah dihasilkan dari Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Kota Bandar Lampung medio Agustus 2017 lalu.
“Delegasi masyarakat Lampung berkunjung ke Ketua Majelis Permusyawarakatan Rakyat Republik Indonesia Zulkifli Hasan guna melaporkan, meminta dukungan dan memohon arahan beliau terkait rekomendasi FGD bahwa Lampung siap menjadi pusat pemerintahan RI. Bila gagasan yang dilontarkan Presiden Jokowi hendak diimplementasikan, Lampung mampu menunjang visi-misi dari negara,” ujar Ketua Yayasan Alfian Husin yang menjadi inisiator FGD, Andi Desfiandi kepada media di Senayan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Doktor lulusan Unpad Bandung tersebut menjelaskan, Lampung memiliki sumberdaya dan kesiapan berbagai indikator untuk menjadi ibu kota negara.
Berdasarkan kajian geopolitik, ekonomi, infrastruktur, telekomunikasi dan informasi teknologi, sosial budaya, planologi dan lintas keilmuan yang telah dilakukan, Lampung diyakini adalah alternatif utama untuk rencana pemindahan Ibu Kota Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Terkait indikator aman dari gempa dan bencana, lanjut Andi, kajian mitigasi telah dilakukan oleh tim ahli yang merekomendasikan wilayah timur dari Provinsi Lampung yakni bentangan dari Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang hingga Mesuji yang aman dari gempa dan bencana.
Mengenai ketersediaan lahan yang hendak dijadikan lokasi pemindahan ibu kota, negara melalui Kementerian Kehutanan dan PTPN VII memiliki banyak aset puluhan ribu hektar tanah yang sangat mungkin dikonversi menjadi lahan ibu kota, sehingga Pemerintah RI tak perlu keluarkan biaya pembelian tanah hingga dapat meminimalisir konflik dan spekulan tanah.
Kelebihan lain Provinsi Lampung yang dituangkan dalam kajian adalah bahwa Lampung sangat dekat ke Jakarta dengan ketersediaan konektivitas moda transportasi yang beragam sehingga memudahkan mobilisasi barang dan orang dengan biaya lebih terjangkau.
Selain adanya 4 bandara komersial plus aset TNI yakni Bandara Radin Inten dai Lampung Selatan, Bandara Taufik Kiemas di Serai Lampung Barat, Bandara Gatot Subroto di Way Kanan, Lanud Astra Ksetra di Tulang Bawang, juga ditunjang dengan kesiapan Pelabuhan Bakauheni dan Panjang, serta proses pembangunan Jalan Tol dan Kereta Api Trans Sumatera yang akan semakin menunjang sarana transportasi Jakarta-Lampung.
“Jadi wacana ini memang berdasarkan kajian ilmiah, bukan hanya mimpi semata. Kami mengajak kepada semua stakeholder pemangku kepentingan di Lampung yakni para akademisi, pemuka agama, tokoh adat, kepala daerah dan birokrasi pemerintahan, berbagai organisasi kemasyarakatan, pengusaha, jurnalis, politisi dan aktivis untuk bersama-sama berjuang mewujudkan Lampung sebagai Ibu Kota Pemerintahan NKRI!” pungkas Andi Desfiandi.
Saat pertemuan, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan sempat melakukan sesi foto bersama dan menerima berkas dokumen FGD ‘Lampung Sebagai Alternatif Pusat Pemerintahan Republik Indonesia’ sebagai bahan untuk dipelajari lebih lanjut dan berjanji akan mengatur waktu untuk diskusi lanjutan dengan masyarakat Lampung.
“Hari ini saya didatangi teman-teman untuk menyampaikan aspirasi agar Provinsi Lampung dapat menjadi Ibu Kota NKRI. Lampung memang dekat dengan Jakarta, apalagi kalau nanti Jembatan Selat Sunda jadi dan memiliki sarana prasarana prasyarat untuk menjadi ibu kota. Saya sebagai putra daerah Lampung mendukung aspirasi teman-teman tersebut,” tegas Zulkifli Hasan dengan wajah gembira.
Sebelumnya, delegasi tokoh Lampung sempat menemui secara informal Ketua Badan Anggaran DPR RI Aziz Syamsuddin yang berasal dari Dapil Lampung dan berbincang santai di ruangan rapat Komisi III DPR RI menyampaikan kesiapan Lampung menjadi pusat pemerintahan RI.
Untuk diketahui, beberapa negara di berbagai belahan dunia telah berhasil melakukan pemindahan ibu kota ke daerah baru sehingga mampu menciptakan pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warganya. (*)
