JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa saat ini telah banyak pelanggaran etika dan moral yang terjadi di masyarakat.
Dia menyinggung soal koruptor yang baru saja keluar dari penjara, sudah langsung mengajak untuk perangi koruptor.
“Sekarang di tengah-tengah masyarakat banyak pelanggaran etika pelanggaran moral, merasa tidak malu, merasa tidak takut,” kata Mahfud dalam acara peluncuran dan dialektika buku “Etika Pemerintahan” oleh Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) di Jakarta, Jumat, (5/5/2023)
Mahfud mengatakan, saat ini telah terjadi banyak pelanggaran etika. Sudah terbukti melanggar hukum, tetapi tetap berkilah.
“Banyak terjadi orang melanggar etika yang substansinya melanggar hukum, melanggar hak-hak masyarakat, masih berkilah karena alasan hukum, ‘saya belum terbukti bersalah di pengadilan’, pelanggaran etika masih kerap terjadi dan enak-enak saja,” kata Mahfud.
Namun demikian, Mahfud tak menyebut siapa sosok yang ia singgung.
Dalam paparannya, Mahfud mengatakan untuk menjadi warga negara yang baik yang taat kepada Pancasila, seseorang tidak boleh hanya taat kepada aturan hukum, melainkan juga perlu menaati nilai-nilai etika dan moral.
Menurut Mahfud, hukum hanya sedikit dari nilai-nilai yang besar, nilai yang sudah disepakati itu yang menjadi hukum sedangkan hukum sebagai produk politik sering dimain-mainkan.
Menurutnya, terdapat pedoman kehidupan di dalam masyarakat yang mencakup empat hal. Di antaranya, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.
Terkait buku yang diluncurkan MIPI, Mahfud mengatakan hal tersebut merupakan suatu keberhasilan penulisan.
Namun diikuti tantangan, agar buku yang sudah disusun baik tersebut dapat dibaca oleh berbagai kalangan, khususnya birokrat dan penyelenggara pemerintahan.
Dia berpesan dalam forum tersebut, bahwa pekerjaan rumah baru untuk MIPI adalah membuat strategi agar buku-buku termasuk yang baru diluncurkan ini dibaca oleh kalangan birokrat.
“Bagaimana agar tingkat baca buku naik, karena tingkat peradaban manusia ditentukan oleh seberapa tingkat membaca masyarakat. Demikian pula, etika pemerintahan bukan hanya penting tapi juga merupakan prasyarat terwujudnya good and clean governance,” kata Mahfud.
Dalam acara tersebut, Ketua MIPI, Dr. Bahtiar, memberikan gelar ‘Sang Penjaga Etika Pemerintahan Indonesia’ kepada Mahfud. (*/Kumparan)
