JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Pilkada 2020 bisa menggerakkan ekonomi dan menekan penularan COVID-19. Hal tersebut disampaikan Tito saat rapat kerja dengan Komisi II DPR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam pembahasan evaluasi pelaksanaan Pemilukada 2020.
“Sebetulnya kami sudah menyampaikan memang pilkada ini kalau di-setting dengan tepat itu sebetulnya bisa menjadi bukan hanya bisa menstimulasi ekonomi, tapi justru bisa menjadi penekan penularan COVID-19,” kata Tito yang hadir secara daring dalam rapat tersebut, Kamis (10/9/2020).
Akan tetapi, stimulasi ekonomi dan penekanan penularan dalam pelaksanaan pilkada baru bisa dilakukan dengan sejumlah catatan. Pertama, penanganan dan manajemen COVID-19 seperti dampak ekonomi dan sosial harus dijadikan tema dalam kampanye. Tema tersebut dimasukkan dalam sarana debat kandidat. Tito berpendapat, penanganan COVID-19 sebagai tema debat sangat relevan karena COVID-19 merupakan masalah di level dunia.
“Jadikan tema sentral. Adu gagasan kalau jadi kepala daerah apa yang mau dikerjakan menangani pandemi di masing-masing itu yang pertama, sehingga gagasan itulah isu-isunya nanti adalah isu-isu bagaimana menangani,” kata dia. Sebagai contoh, salah satu isu yang diangkat adalah mencegah kerumunan. Para paslon pun akan dipaksa untuk mencegah kerumunan. Hal ini juga bisa menjadi penilaian paslon, kata Tito.
“Kita bisa menyampaikan kalau terjadi kerumunan bagaimana akan menjadi kepala daerah? Sementara yang memimpin ratusan ribu orang, jutaan orang, sementara baru mengatur 1.000 pendukung saja tidak bisa,” tutur mantan Kepala BNPT itu.
Kedua adalah membuat alat peraga yang berhubungan dengan pencegahan penanganan COVID-19. Alat peraga ini diatur dalam peraturan KPU dan disosialisasikan, kata Tito. Ia mencontohkan, KPU mengatur soal ketentuan gambar masker sebagai alat kampanye. Masker-masker tersebut bisa digunakan sebagai alat kampanye paslon dan dibagikan kepada publik.
“Ini tim sukses pasti akan bergerak door to door betul, karena kalau enggak dibagikan popularitas atau elektabilitas gak naik. Nah ini otomatis mereka akan menjadi agen perlawanan COVID-19,” kata mantan Kapolri itu.
Ketiga adalah penegakan larangan dalam pandemi COVID-19. Bawaslu harus tegas menindak sesuai bunyi peraturan KPU dalam pilkada. Ia pun menyarankan Bawaslu bekerja sama dengan instansi lain dalam penegakan hukum.
“Ini sekali lagi memang tidak cukup dengan kekuatan Bawaslu, tapi Bawaslu harus bergerak sanksi harus dikerjakan dan kemudian didukung oleh kekuatan yang lain, Polri TNI kemudian didukung oleh Satpol PP, semua kita harus bergerak,” kata Tito. (*/Tirto)
